DPD-LP2KP Kabupaten Sumbawa Bersama Aliansi Petani Jagung (APJ) Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Harga Jagung

Reporter Media RCM NTB 634 Views

MEDIA RCM Sumbawa Besar NTB, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPD-LP2KP) Kabupaten Sumbawa bersama Aliansi Petani Jagung (APJ) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sumbawa pada Senin besok. Koordinator aksi yang juga Ketua LP2KP Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sidik, SH, menjelaskan kepada media bahwa ribuan petani dari lima desa di Kecamatan Plampang akan turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan anjloknya harga jagung di tingkat pengusaha.

 

“Insya Allah, ribuan petani besok turun ke kantor Bupati untuk melakukan unjuk rasa terkait anjloknya harga jagung di tingkat pengusaha,” ujar Muhammad Sidik, atau yang akrab disapa Adhe.pada Minggu 28 April 2024.

– Advertisement –

 

Menurutnya, kedatangan ribuan petani tersebut bertujuan untuk mendesak Bupati Sumbawa agar menetapkan harga jagung minimal Rp 5.000 per kilogram.

- Advertisement -

 

“Kedatangan ribuan petani ini untuk mendesak Bupati Sumbawa agar menetapkan harga jagung minimal Rp 5.000,” tambahnya.

 

Adhe juga menyoroti adanya surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dianggap merugikan petani. Menurutnya, dengan adanya Ketentuan Administrasi (KA) 15, pengusaha bisa membeli jagung petani dengan harga Rp 5.800 per kilogram, yang baru diketahui oleh petani saat ini. Padahal, yang berlaku saat ini hanya KA 17.

 

“Surat dari Bappenas tersebut sangat merugikan petani. Dengan KA 15, pengusaha bisa membeli jagung petani dengan harga Rp 5.800, yang baru kita dengar saat ini. Padahal yang berlaku saat ini hanya KA 17. Lalu tiba-tiba ada surat edaran tersebut yang menyebutkan KA 15 ini ada apa,” ungkapnya.

 

Dia menegaskan bahwa saat ini, dengan harga Rp 5.000 per kilogram saja, petani belum tentu mendapatkan keuntungan karena biaya produksi dari penanaman hingga panen sangat tinggi. Oleh karena itu, Adhe mendesak pemerintah, termasuk Bupati dan Ketua DPRD Sumbawa, untuk berpihak kepada petani.

 

“Saatnya petani diberdayakan dan pemerintah harus melindunginya,” tegas Adhe.

 

Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi panggilan kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung perekonomian di daerah tersebut. Media ini akan terus memantau perkembangan terkait aksi unjuk rasa tersebut.(Mul)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *