Pembagian Sumbako Dari Kalangan Mampu Dan Tidak Mampu Dari pihak Oknum Perangkat Desa Tidak Padat Menilai

Reporter Iwan Yuliantoro 111 Views
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.0027777778, 0.728125);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 39;

TULUNGAGUNG, -Media RCM.com

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, menuai sorotan tajam dari warga setempat.11/6/26

Program yang seharusnya menyasar keluarga miskin dan terdampak ekonomi tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan diwarnai praktik tebang pilih oleh oknum pengurus lingkungan.
​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah warga mengeluhkan proses pendataan dan pembagian yang dinilai teledor. Ironisnya, beberapa warga yang dikategorikan mampu secara ekonomi justru terdaftar sebagai penerima bantuan.

Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya memprihatinkan dan benar-benar membutuhkan justru gigit jari karena tidak mendapatkan paket sembako tersebut.
​”Ini jelas tebang pilih. Masak yang punya rumah bagus dan tergolong mampu dapat bantuan, sementara kami yang buat makan sehari-hari saja susah malah dilewati begitu saja,” ungkap salah seorang warga setempat yang meminta namanya dirahasiakan.

- Advertisement -

​Soroti Kriteria Penilaian RT/RW
​Ketimpangan ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai validitas data dan objektivitas penilaian yang dilakukan oleh oknum pengurus RT maupun RW setempat. Warga menilai, jika parameter kemiskinan tidak digunakan secara jujur dan transparan, maka istilah “tebang pilih” atau tebang pilih sangat sah untuk disematkan pada proses distribusi ini.

​Masyarakat mendesak agar pihak Pemerintah Desa Kedungwaru segera turun tangan untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja oknum RT/RW yang mengoordinasi bantuan tersebut.

Mereka meminta dilakukan verifikasi ulang secara terbuka di tingkat lingkungan agar bantuan sosial di masa mendatang tidak lagi menjadi polemik dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
​Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah evaluasi atau pemutakhiran data penerima bantuan di wilayah Kecamatan Kedungwaru tersebut.(iw)

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *