MEDIARCM.COM;JAKARTA 13 NOVEMBER 2026,– Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Peduli Anak Negeri (LBH LAPAN) memberikan perhatian terhadap berkembangnya informasi mengenai kemungkinan berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
LBH LAPAN menegaskan bahwa setiap proses pergantian kepemimpinan nasional harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan semata-mata kepentingan atau tekanan politik.
DASAR HUKUM KONSTITUSIONAL
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden secara sah, mekanisme pengisiannya menjadi kewenangan MPR berdasarkan dua calon yang diusulkan Presiden.
Perlu dibedakan antara pengunduran diri atas permintaan sendiri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
SIKAP DAN PANDANGAN HUKUM LBH LAPAN*
*1. Menjunjung Tinggi Supremasi Konstitusi*
Setiap proses pergantian kepemimpinan negara wajib dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
*2. Menjamin Kepastian Hukum*
Status hukum jabatan pejabat negara harus didasarkan pada dokumen serta pengumuman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
*3. Menghormati Kewenangan Lembaga Negara*
Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi harus menjalankan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan UUD 1945.
*4. Menjaga Demokrasi dan Hak Masyarakat*
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, menyampaikan pendapat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
*5. Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara*
Setiap dinamika politik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan.
*⚖️ PENEGASAN LBH LAPAN*
LBH LAPAN memandang bahwa pergantian kekuasaan bukan sekadar persoalan politik, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut kepastian hukum dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Dinamika ketatanegaraan harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya supremasi hukum, demokrasi, dan konstitusi.
Kekuasaan dapat berganti, tetapi konstitusi harus tetap dijunjung tinggi.
LBH LAPAN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum, menjaga demokrasi yang sehat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk komitmen LBH LAPAN terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap konstitusi.
Jakarta, 13 November 2026
Hormat kami,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKAR PEDULI ANAK NEGERI
(LBH LAPAN)
Andre Milko Pelawi
Ketua Umum
M. Azka Medira Joesoef
Sekretaris II
LBH LAPAN :
Penegakan Hukum Harus Tetap Berkeadilan.
SIARAN PERS
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKAR PEDULI ANAK NEGERI (LBH LAPAN)
Tim Media DPP LBH LAPAN.
Reporter ; wit.
