MEDIARCM.COM,RAWAMANGUN JAKARTA 12 NOVEMBER 2026,–
SIARAN PERS LBH LAPAN
Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Peduli Anak Negeri (LBH LAPAN) mencermati peristiwa demonstrasi yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 November 2026 dan berujung pada kericuhan serta tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian.
LBH LAPAN menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi. Namun, penyampaian aspirasi juga harus tetap memperhatikan ketentuan hukum serta hak dan keselamatan masyarakat lainnya
PENEGAKAN HUKUM HARUS BERDASARKAN BUKTI
Setiap dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut harus ditangani secara profesional, proporsional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
LBH LAPAN menegaskan bahwa tidak seluruh peserta aksi dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan. Setiap orang harus dinilai berdasarkan peran dan bukti keterlibatannya masing-masing.s
Di sisi lain, setiap dugaan tindakan berlebihan atau pelanggaran hak dalam proses pengamanan juga harus diperiksa secara objektif dan akuntabel.
PERLINDUNGAN HAK SETIAP ORANG, TERMASUK ANAK
LBH LAPAN memberikan perhatian terhadap orang-orang yang diamankan dalam peristiwa tersebut, termasuk anak-anak.
Setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum berhak memperoleh kejelasan status hukum, akses terhadap bantuan hukum.
Tim Hukum LBH Lingkar Peduli Anak Negeri (DPP LBH LAPAN).
Reporter ; wit.
