Media RCM.com
Tanggamus – Tokoh masyarakat Pekon Payung mengemukakan pembangunan Cekdam di Pekon Payung, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, Lampung sangat disayangkan pengerjaan nya yang di duga asal asalan terlihat dari bahan material seperti pasir yang tercampur dengan tanah.
Rabu 18/09/2024.
Proyek Cekdam tersebut yang menghabiskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBD) 2024 senilai Rp2.927.390.459,34 itu terancam mubazir. Pasalnya, proyek pembangunan Cekdam itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu.
Ada beberapa dari warga masyarakat Pekon Payung yang tidak disebut namanya satu persatu, mereka sangat menyayangkan cara pelaksanaan pembangunan cekdam tersebut. “Inikan rekanan memakai pasir sembarangan yang bercampur dengan tanah, begitu juga bahan material lain yang tidak berkualitas dan apa lagi rekanan memakai material yang tersedia di lokasi kegiatan pembangunan cekdam tersebut. Pasir ini ya memang pasir campur lumpur yang memang ada dipinggir sungai ini aja. demikian juga, batu tinggal ngambil dilokasi kerja tanpa adanya proses pemecahan dulu, Sudah pasti mutunya yang tidak teruji kekuatan nya.” ungkap warga.
Pembangunan Cekdam itu sangat dikhawatirkan, sebenarnya rekanan harus benar benar memperhatikan kualitas bangunan bukan memperhatikan keuntungan yang banyak karena jika cekdam itu tidak kokoh maka bisa berakibat fatal dan sia sia.
Masih dengan beberapa warga menambahkan kekecewaan mereka juga terkait pengerjaan proyek tersebut yang tidak melibatkan buruh/pekerja Lokal melainkan pekerja luar daerah. “Kami ini sudah ngomong minta untuk ikut kerja tapi gak ada kami yang diterima, gak ada kami yang dilibatkan.” tambah warga dengan rasa kecewa.
Tidak hanya itu, Tokoh Masyarakat Pekon Payung juga sangat mengharapkan kepada dinas PUPR Provinsi agar pembangunan cekdam tersebut dievaluasi pemenang tender dan meminta KPK RI untuk segera memantau proyek tersebut dan dijadikan atensi.
Sejumlah wartawan di Tanggamus saat ingin konfirmasi kepada rekanan tetapi rekanannya selalu menghindar, begitu juga PPK dan Consultants pengawas sama sekali tidak terlihat di lokasi proyek. Ketika ditanya kepada para pekerja siapa PPK dan Consultants pengawas mereka mengatakan kami tidak tau.
(Khuproni/Tim)
