TULUNGAGUNG,-MediaRCM.com
Proyek perbaikan jalan di wilayah utara Balai Desa Doroampel menuai sorotan tajam dari masyarakat setelah kondisi jalan dilaporkan rusak meski baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan. Aspal di sejumlah titik disebut mulai mengelupas dan memicu keluhan warga karena dinilai tidak sebanding dengan lamanya proses pengajuan proyek.
Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan proyek tersebut. Pasalnya, pengajuan perbaikan disebut sudah dilakukan sejak 2022, dilanjutkan audit lapangan pada 2024, namun setelah direalisasikan pada 2026 justru cepat mengalami kerusakan.
“Baru sekitar satu bulan alat berat dibawa pulang, jalan sudah rusak lagi,” tulis salah satu warga bernama Wahyu di media sosial.
Keluhan warga semakin ramai karena proyek yang menggunakan anggaran negara itu dinilai tidak menunjukkan kualitas pembangunan yang layak. Bahkan beberapa warga menyindir kondisi aspal yang dianggap terlalu tipis dan mudah rusak hanya dalam hitungan minggu.
Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Beny Arieasandi, ST, menegaskan bahwa tanggung jawab perbaikan berada di pihak rekanan pelaksana proyek, yakni CV. Mitra Razulka Sakti.
“Informasi dari PPK sebelum saya menjabat, pekerjaan tersebut memang sudah selesai. Tapi termin pembayaran masih belum dibayarkan. Maka dari itu pihak rekanan sudah dihubungi supaya memperbaiki kerusakan tersebut,” ujar Beny, Selasa (12/5/2026).
Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum melakukan pembayaran proyek secara penuh. Karena itu, pihak rekanan diminta segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan jalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Memang sudah menjadi tanggung jawab rekanan, dan kita juga masih belum membayar 100 persen. Rekanan sudah diberitahu dan segera diminta memperbaiki,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa kerusakan jalan masih menjadi beban tanggung jawab kontraktor pelaksana. Warga kini menunggu langkah nyata CV. Mitra Razulka Sakti untuk memperbaiki kualitas jalan, bukan sekadar tambal sulam sementara yang berpotensi kembali rusak dalam waktu dekat.
Masyarakat juga mendesak agar pengawasan proyek infrastruktur diperketat sehingga pembangunan jalan tidak hanya cepat selesai secara administrasi, tetapi juga benar-benar berkualitas dan tahan lama sesuai harapan publik.(iw)
