BLITAR.MediaRCM.com – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menerima audiensi pengurus umat Hindu Kabupaten Blitar, di ruang Pimpinan DPRD Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara lembaga legislatif dengan organisasi keagamaan, sekaligus memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Blitar.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah hal dibahas, salah satunya rencana penyelenggaraan kegiatan lomba yang akan digelar oleh pengurus umat Hindu di Kabupaten Blitar.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Supriadi menyambut baik rencana tersebut. Ia menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai harapan.
“Kami dari DPRD mendukung kegiatan itu dan berharap bisa berjalan lancar serta meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh mereka semua,” ujar Supriadi yang akrab disapa Pak Kuat seusai audiensi.
Selain membahas rencana kegiatan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai kondisi sosial masyarakat, terutama pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah keberagaman agama dan golongan.
Menurut Supriadi, komunikasi yang baik serta sikap saling menghormati merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.
Ia berharap keberagaman yang dimiliki Kabupaten Blitar dapat terus menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan. Terlebih, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), seluruh elemen masyarakat diharapkan turut berperan menjaga stabilitas dan keharmonisan lingkungan.
“Kami ingin Kabupaten Blitar tetap adem ayem, komunikasinya bagus, toleransinya juga bagus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Supriadi menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut termasuk memberikan ruang bagi berbagai kelompok dan organisasi keagamaan untuk menyampaikan kebutuhan maupun usulan kegiatan.
Terkait dukungan bantuan anggaran untuk kegiatan keagamaan, ia memastikan DPRD terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Namun, setiap usulan tetap harus melalui mekanisme serta ketentuan penganggaran yang berlaku.
Menurutnya, pemberian dukungan harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak membedakan latar belakang agama maupun golongan. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan.
“Insyaallah kita usahakan selama sesuai mekanisme yang berlaku. Pihak terkait bisa mengajukan anggaran kepada kami. DPRD tidak akan mempersulit apabila memang untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam setiap bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.
“Yang penting kita berlandaskan pada prinsip berkeadilan untuk semuanya,” pungkasnya.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara DPRD Kabupaten Blitar dengan pengurus umat Hindu serta organisasi keagamaan lainnya dapat terus terjalin secara berkelanjutan.
Sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu memperkuat toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar yang harmonis di tengah keberagaman.
Selain itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana kehidupan sosial yang aman, damai, dan kondusif.
Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan hendaknya tidak menjadi sekat yang memisahkan, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
Melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta semangat gotong royong, diharapkan nilai-nilai kebhinekaan dapat terus terpelihara dan menjadi landasan dalam membangun Kabupaten Blitar yang inklusif, rukun, dan sejahtera.(Adv)
Penulis Bas
