NGAWI, Media RCM.com – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Lomba Cerdas Cermat Tata Ruang dalam rangkaian Festival Tata Ruang.
Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini dan fokus kebijakan tata ruang yang ditekankan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta jajaran Pemkab Ngawi meliputi:
* Maksimalisasi Pengendalian Lahan: Lomba cerdas cermat ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan tata ruang secara maksimal. Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang serta menekan alih fungsi lahan secara ilegal.
* Mendorong Peran Aktif Masyarakat: Pemkab Ngawi menegaskan bahwa pengendalian tata ruang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah karena keterbatasan personel dalam memantau setiap titik alih fungsi lahan. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas di lingkungan masing-masing sangat berkontribusi nyata bagi ketertiban tata ruang daerah.
* Ketahanan Pangan dan Insentif Ruang: Selaras dengan penataan ini, kebijakan strategis Bupati Ngawi juga berfokus pada penyusunan regulasi mekanisme insentif dan disinsentif pemanfataan ruang. Langkah ini krusial demi menjaga ketahanan pangan daerah dan memastikan zonasi lahan pertanian tetap terlindungi dari pembangunan konvensional yang tak terkendali.
Selain menyelenggarakan Cerdas Cermat Pemerintah Kabuten Ngawi juga mengundang anak-anak TK dan PAUD mengenalkan Tata Ruang dengan Lomba melukis Kota Ngawi sesuai imajinasi anak-anak tentang tata ruang kota Ngawi dengan harapan menimbulkan kecintaan pada Kotanya dan masih banyak acara lainnya, acara berlangsung di area CFD Minggu Pahingan di Alun Alun Pemda Ngawi pada tanggal 1 November 2026.
Langkah ini menjadi sangat strategis menyusul disahkannya Perda Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Periode 2025–2045. Regulasi makro teranyar ini resmi menggantikan aturan lama guna memberikan kepastian hukum pembangunan dan investasi daerah untuk menghadapi dinamika 20 tahun ke depan.
Inovasi cerdas cermat di ruang publik ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia dalam pemanfaatan metode kompetisi untuk menyosialisasikan hukum tata ruang. Langkah tersebut sengaja diambil guna merombak skema sosialisasi konvensional agar lebih efisien dan hemat anggaran, namun tetap tepat sasaran dengan menjangkau estimasi 3.000 pengunjung pasar secara langsung.
“Kita biasanya sosialisasi dengan undangan minimal tapi biaya besar. Sekarang kita rombak dengan skema efisiensi yang bisa mendatangkan masyarakat banyak di area Minggu Pahingan,” ujar Jarot Kusumo Yudo, ST, MM. Kabid Penataan Ruang PUPR Pemkab Ngawi dalam sesi wawancara.
Langkah ini terbukti efektif mengedukasi warga tanpa memicu kejenuhan karena peserta Pokmas diajak belajar mandiri mengenai istilah tata ruang.
Selain cerdas cermat antar-Pokmas, diselenggarakan juga Festival Tata Ruang Kita acara yang dibuka langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta dihadiri jajaran Forum Penataan Ruang (FPR) ini juga menyediakan berbagai pelayanan langsung di tempat. Pengunjung pasar bisa mengakses pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga sistem Online Single Submission (OSS). Pemkab menyediakan layar monitor interaktif agar warga didampingi petugas bisa mempraktikkan langsung pengecekan status peruntukan tanah mereka melalui sistem pemetaan digital daerah.
Menjaga Keseimbangan Lumbung Pangan dan Koridor Industri
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produktivitas padi tertinggi, Kabupaten Ngawi menghadapi tantangan besar dalam menata ruang ruang daratannya yang seluas kurang lebih 139.580 hektare. Berdasarkan arah kebijakan strategis Perda RTRW 2025–2045, Ngawi kini mengakomodir percepatan investasi dengan membuka Kawasan Peruntukan Industri (KPI) padat karya dan agro pendukung pertanian. Titik fokus pengembangan ini diarahkan secara terukur melalui skema linier di sepanjang jalur provinsi dan jalan nasional, mulai dari koridor Kecamatan Geneng hingga Mantingan.
Konsep pertumbuhan linier di bibir jalan utama ini diproyeksikan bertindak sebagai ‘benteng’ depan. Tujuannya adalah mengunci sekaligus melindungi lahan pertanian subur di belakangnya—termasuk ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Ngawi yang mencapai luas sekitar 43.500 hektare—agar tidak tergerus alih fungsi.
“Kebutuhan manusia berkembang, sedangkan luas wilayah Ngawi tidak bertambah. Kita tidak bisa menolak industri untuk pertumbuhan ekonomi dan menyerap pengangguran, namun kepentingan masyarakat agraris juga wajib kita lindungi. Di sinilah fungsi rencana tata ruang sebagai rel pembangunan 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Partisipasi Aktif lewat Pokmas dan Aplikasi ‘Pantura’
Guna mengatasi keterbatasan personil pengawasan di seluruh kabupaten, Pemkab Ngawi mendorong masyarakat menjadi subjek aktif dalam penataan ruang, bukan sekadar objek. Saat ini telah dibentuk 6 Pokmas Peduli Tata Ruang yang tersebar di beberapa titik wilayah. Pemkab Ngawi juga membuka pintu bagi komunitas peduli lingkungan atau perkumpulan warga lainnya untuk ikut mengajukan pembentukan Pokmas baru.
Seluruh Pokmas dan warga kini diintegrasikan dengan aplikasi sistem pengawasan bernama Pantura. Melalui kanal digital ini, masyarakat dapat secara mandiri melaporkan setiap indikasi aktivitas yang melanggar pemanfaatan ruang di lingkungan sekitar mereka agar pemerintah dapat segera memberikan pembinaan.
Meski penegakan aturan tata ruang akan diterapkan secara ketat dan tegas ke ranah hukum bagi pelaku industri skala besar yang melanggar zonasi, Pemkab Ngawi menegaskan tetap memegang asas manfaat dan keberpihakan. Kelonggaran kebijakan tetap akan dipertimbangkan bagi masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, maupun keperluan pembangunan rumah tinggal pribadi yang mendesak. (Widayati-RCM)
