TULUNGAGUNG, -Media RCM.com
Menindaklanjuti kekosongan kepemimpinan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudi, resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung.
Pelantikan ini dilakukan secara cepat guna menjamin roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung tetap berjalan stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.
Kronologi Penunjukan
Penunjukan Ahmad Baharudi dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Bupati Tulungagung sebelumnya yang terjaring operasi senyap KPK pada Jumat kemarin.
Sesuai dengan regulasi UU Pemerintahan Daerah, jika seorang kepala daerah berhalangan tetap atau tersandung masalah hukum, maka wakil kepala daerah otomatis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas.
Poin Penting Pelantikan
Status Jabatan Ahmad Baharudi menjabat sebagai Plt Bupati hingga ada putusan hukum tetap (inkracht) atau kebijakan lebih lanjut dari Kemendagri.
Fokus Utama Menjamin kelancaran administrasi pemerintahan dan percepatan program pembangunan yang sedang berjalan.
Pesan Mendagri/Gubernur Menekankan pentingnya integritas dan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Pernyataan Plt Bupati
Dalam keterangannya usai pelantikan, Ahmad Baharudi menyatakan keprihatinannya atas musibah hukum yang menimpa rekannya. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk memimpin Tulungagung melewati masa transisi ini.
”Kami akan segera melakukan konsolidasi internal dengan seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tugas utama saya adalah memastikan pelayanan masyarakat tetap prima dan tidak ada kendala birokrasi akibat kejadian kemarin,” ujar Ahmad Baharudi.
Kondisi Terkini di Tulungagung
Pantauan di Kantor Bupati Tulungagung menunjukkan aktivitas ASN berjalan normal meskipun suasana prihatin masih terasa.
Masyarakat berharap dengan kepemimpinan Plt yang baru, tata kelola pemerintahan di Tulungagung dapat menjadi lebih bersih dan akuntabel.
KPK sendiri saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus yang menjerat Bupati sebelumnya untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.(iw)
