Blitar.MediaRCM.com — Komisi III DPRD Kabupaten Blitar mendorong percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis menjadi salah satu prioritas komisinya, khususnya pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan dan pengawasan infrastruktur.
Salah satunya memantau proyek strategis daerah seperti pembangunan gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Wlingi agar rampung tepat waktu,” ujar Aryo, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak hanya diarahkan pada progres fisik pembangunan, tetapi juga memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta target waktu yang telah ditetapkan.
Kawal Infrastruktur Kesehatan hingga Jalan dan Jembatan
Salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi III adalah pembangunan gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
Selain sektor kesehatan, Komisi III juga mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan. Pemerataan infrastruktur dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kecamatan.
“Pemerataan infrastruktur harus menjadi perhatian. Jalan dan jembatan merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Perkuat Infrastruktur Pertanian di Blitar Selatan
Perhatian Komisi III juga diarahkan pada wilayah Blitar selatan yang dinilai membutuhkan penguatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan jaringan sumur bor dan sumur ladang baru untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau berkepanjangan terhadap produktivitas petani.
Aryo menilai pembangunan infrastruktur pertanian perlu dilakukan secara terintegrasi dengan program ketahanan pangan. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan produksi pangan masyarakat.
Evaluasi Serapan Anggaran Dilakukan Berkala
Di sisi lain, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Rapat evaluasi dengan OPD mitra akan terus kami lakukan. Kami ingin memastikan program yang sudah dianggarkan benar-benar berjalan dan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya,” kata Aryo.
Dorong Sinergi Lintas OPD Hadapi Dampak Kemarau
Menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan potensi kemarau panjang, Aryo juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, penanganan dampak kekeringan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Kolaborasi diperlukan antara Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dan Perikanan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur air dan irigasi dengan program penyediaan bibit tanaman pangan maupun ternak yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca panas.
“Pembangunan harus terintegrasi. Infrastruktur air, pertanian, peternakan, hingga ketahanan pangan harus berjalan bersama agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Aryo.
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2026, terutama proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat.(**)
Penulis Bas
