MEDIA RCM Sumbawa Besar NTB, Aliansi LPKP (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik) Sumbawa telah mengambil langkah aksi heroik dengan menyoroti ketidakpatuhan Alfamart dan Indomart terhadap regulasi daerah. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di DPRD Sumbawa pada tanggal 27 Maret 2024, suara keras dari LSM dan tokoh masyarakat membahas perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua ritel besar tersebut.Rabu, (27/03/2024)
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah daerah, instansi terkait, dan manajemen Alfamart serta Indomart, Aliansi LPKP Sumbawa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dominasi yang semakin meningkat dari kedua perusahaan tersebut di Kabupaten Sumbawa.
– Advertisement –
Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Bung Victor dari LSM GARDA dan Bung Sandy dari LSM Format, serta dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, Aliansi LPKP Sumbawa menegaskan komitmennya terhadap kemajuan wilayah tersebut.
Ketua Umum LSM GARDA, Bung Victor, menyoroti sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomart, termasuk pemutusan hubungan kerja sepihak, pelanggaran tata ruang, dan ketidakpatuhan terhadap kemitraan dengan UMKM. “Kita meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan, dan tidak memberikan kontribusi yang layak bagi PAD Kabupaten Sumbawa,” tegas Bung Victor.
Dalam rekomendasi akhir yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD/Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah dituntut untuk menghentikan aktivitas operasional toko berjejaring sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan keadilan dan kemajuan bagi masyarakat Sumbawa.
Aliansi LPKP Sumbawa menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan hanya sekadar pertarungan hukum, melainkan juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kekuatan besar. Mereka mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk mendukung upaya memperjuangkan keadilan dan kemajuan bagi wilayah tersebut.(Mul)
