Media RCM Babel – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) terus memperkuat komitmennya dalam pengawasan distribusi LPG 3 kilogram untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan.
Upaya ini dioptimalkan melalui langkah-langkah strategis yang dijalankan Pemkab Beltim, salah satunya yakni melalui peluncuran sistem penyediaan informasi berbasis digital yang dikenal dengan Sistem Informasi Gas Beltim (SIGAS BELTIM) di Ruang Satu Hati Bangun Negeri peningkatan pengawasan dari sisi data dan informasi. Jadi(RSHBN), Senin (8/6/2026).
Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Setda Beltim, Tri Astuti Ramadhani Haliza menjelaskan bahwa aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dari sisi penyediaan data dan informasi.
“Fitur utama dari aplikasi ini adalah adanya peta publik titik lokasi pangkalan yang pada hari itu tersuplai LPG 3 kilogram. Sehingga masyarakat luas bisa melihat melalui aplikasi sigas.beltim.go.id suplai gas yang masuk ke Beltim pada hari itu secara real time,” jelas Tri.
Dikatakan Tri, kehadiran aplikasi ini juga untuk menghindaru munculnya isu-isu kelangkaan yang sering terjadi di masyarakat yang dapat mengakibatkan panic buying.
“Jika ada isu-isu kelangkaan atau segala macam itu bisa kami monitoring melalui aplikasi ini dan bisa kami sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan sampai nanti adanya panic buying dari masyarakat. Contohnya seperti isu stok gas atau ada pengurangan stok dan lain sebagainya itu bisa terbantahkan dengan adanya data yang ada di aplikasi ini,” ungkapnya.
Terakhir, Ia berharap adanya keterbukaan data dan informasi dari seluruh pihak yang terlibat secara transparan terhadap masyarakat sehingga tidak ada indikasi penimbunan gas di pangkalan.
“Kedua, sebagai bahan evaluasi bagi kami terkait dengan distribusi gas yang masuk ke Beltim dan menjadi bahan kami untuk pengajuan kuota gas di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Pengawasan Distribusi Perlu Sinergi dan Kolaborasi yang Kuat
Sementara itu, Bupati Beltim, Kamarudin Muten melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Bayu Priyambodo, mengungkapkan bahwa pengawasan distribusi LPG tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, agen LPG, dan pangkalan LPG sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Bayu.
Menurutnya, melalui koordinasi yang baik dapat meminimalkan berbagai kendala di lapangan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.
“Melalui SIGAS BELTIM, kita berharap proses pengawasan distribusi LPG dapat berjalan lebih baik sehingga masyarakat dapat memperoleh akses energi yang lebih terjamin, khususnya bagi kelompok yang memang berhak menerima LPG bersubsidi,” pungkasnya.
(AL) H31
