Kab Bandung, Media RCM.com – Kini jelas sudah bukti adanya keterlibatan Kepala Desa dan intervensi dalam Pemakzulan Ketua BPD Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung Jawa Barat yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yakni saudara Dadang Supriatna. ditunjukkan secara terang-terangan mulai dari hadirnya Staf Kasie Pem Kecamatan Rancaekek yang berinisal OA, serta Sekdes Desa Haurpugur berinisial WM ikut serta Kasi Pemerintahan Desa Haurpugur inisial SS. Dengan hadirnya mereka dalam sidang Terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menunjukkan bahwa mereka ada keberpihakan terhadap Tergugat, yakni oknum yang mengatasnamakan ketua BPD hasil musyawarah kong kalingkong dengan Kepala Desa dan melibatkan Camat Rancaekek.
Padahal seharusnya mereka bertugas melayani masyarakat, bukan malah membantu proses sidang terbuka di PTUN Bandung. Karena yang digugat adalah BPD Haurpugur bukan menggugat Camat Rancaekek maupun Pemerintah Desa Haurpugur atau Kepala Desanya. Adapun kalau alasan untuk menghadirkan saksi dari pihak tergugat pada sidang tanggal 29 Agustus 2024 bukan jadwal menghadirkan saksi dari tergugat.
Diduga kuat dari ketiga orang tersebut ada keterlibatan dalam pembuatan Keputusan SK BPD Haurpugur Nomor : 141.1/Kep.01/BPD-HPR/IX/2023 tentang perubahan susunan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Haurpugur kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung Periode 2018-2024, tanggal 1 September 2023 yang disahkan oleh camat Rancaekek pada tanggal 6 Oktober 2023 diduga kuat ada keterlibatan kepala Desa Haurpugur dan Camat Rancaekek.
Karena dari hasil putusan sidang yang di gelar oleh PTUN Prov Jawa Barat di Bandung pada hari kamis tanggal 12 Desember 2024 dimenangkan oleh Saudara Dadang Supriatna, maka secara hukum saudara Jaja Yang melakukan persekongkolan dengan para anggota lainnya untuk memakjulkan ketua BPD yang sah dianggap melanggar hukum atau bersalah.
Adapun dalam keputusannya majelis hakim melalui surat keputusan :
Untuk itu majelis hakim mengambil sikap dalam bentuk PUTUSAN dengan amar Putusannya sebagai berikut :
Mengadili dalam penundaan-menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat dalam pokok perkara :
1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Permusawaratan Desa, Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.01/BPD-HRP/IX/2023 tetang perubahan susunan kepengurusan dan struktur Organisasi BPD desa Haurpugur Kec Rancaekek Kab Bandung periode 2018 – 2024, tanggal 1 September 2023 yang disahkan camat Rancaekek pada tanggal 6 Oktober 2023;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Badan Permusawaratan Desa, Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.01/BPD-HRP/IX/2023 tentang perubahan susunan kepengurusan dan struktur organisasi BPD Desa Haurpugur Kec Rancaekek Kabupaten Bandung Periode 2018-2024 yang disahkan camat pada tanggal 6 oktober 2023;
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Haurpugur seperti semula dan merehabilitasi nama penggugat seperti kedudukan dan jabatan semula sebagai ketua BPD Desa Hauepugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung periode 2018 – 2024;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian pemeriksaan perkara Nomor : 68/G/2024/PTUN-BDG untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dinyatakan telah selesai, kepada para pihak yang tidak sependapat dengan isi keputusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai peraturan perundang-undangan, kepada penggugat untuk menghubungi bagian kepanitraan perkara agar menyelesaikan sisa panjar biaya perkaranya.
Saat awak media menghubungi Dadang Supriatna pada hari kamis 12 desember 2024 melalui sabungan teleponnya, menyatakan bahwa secara Administrasi sudah saya menangkan, insyaa Allah dalam waktu dekat saya akan menggugat secara pidananya. Karena Rotasi Kepengurusan/Pemakzulan tersebut tidak berdasarkan Perikemanusiaan dalam Eksepsinya.
Tergugat bersifat Subjektif hal ini menyangkut kridibilitas harga diri serta nama baik saya dan tidak berdasarkan Perikeadilan. Yakni Proses dan Keputusan BPD Desa Haurpugur tersebut tidak berdasarkan regulasi/aturan yang berlaku. Selain itu akan menuntut hak-hak saya selama dimakzulkan baik secara material maupun secara moril.
Gugatan saya ke PTUN Bandung bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menempuh keadilan jangan sampai para ketua BPD yang ada di wilayah kecamatan Rancaekek khususnya dan Umumnya wilayah Kabupaten Bandung, dengan mudah dimakzulkan oleh para anggotanya. Sehingga mengganggu pada Fungsi Penyelenggaraan Desa, Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis/ketua Majelis Hakim dan anggota PTUN Bandung yang telah memberikan Keadilan kepada Saya selaku penggugat.
Untuk membuktikan bahwa Banyak belum tentu benar, yakni dengan hasil musyawarah yang menyalahi prosedur dan tidak berdasarkan ketentuan aturan/regulasi yang berlaku. sehingga pada akhirnya Majelis mengabulkan Gugatan saya. saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam proses sidang tersebut, dari awal sampai akhir persidangan semoga semua kebaikannya dicatat oleh Allah Swt menjadi amal kebaikan, aamiin allohuma aamiin, pungkas Dadang Supriatna kepada awak media. (tim)
