mediaRCM| Jepara – Edy Santoso ( Mbah San ) dari DPC Lembaga Peduli Hukum Indonesia (LPHI) Kabupaten Jepara menghadiri acara yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat dengan tema merawat demokrasi paska Pilkada dalam perspektif budaya kearifan lokal, Jum’at siang (27/12/2024) di Pandan Wangi Resto, Kelurahan Karangkebagusan. .
Hadir di acara ini Budi Prisulistyono, Plt. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jepara, Kepala Bidang Politik dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Jateng, Agung Kristiyanto, Kasat Intelkam Polres Jepara, AKP Heri Joko Purnomo, dan Junarso, Wakil Ketua DPRD Jepara dari Fraksi PDIP.
Nampak hadir para ketua dan perwakilan dari 40 organisasi yang terdaftar di Kesbangpol Jepara seperti dari PC NU, PD Muhammadiyah, PC Muslimat NU, PD Aisyiyah, DPD ABI, BAMAG, FKPPI, DPC LPHI, PEKAT-IB, PHDI, LDII, Pepabri, LP-KPK, Grib Jaya, Pemuda Pancasila, Squad Nusantara, PWSJ, PAKASA Jepara, Sadifa, Jepara Bangkit Sejahtera, dan organisasi lainnya.
Budi Prisulistyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari sekitar 160 organisasi yang terdaftar di Kesbangpol, ada 40 yang aktif diundang dalam kegiatan ini.
Budi berpesan dan kepada tamu undangan untuk membangun Jepara dengan dinamika organisasi masing-masing.
“Mari berpikir cerdas untuk bisa eksis dan membangun Jepara dengan kemitraan antar organisasi dengan Pemkab dan organisasi dengan organisasi serta berkolaborasi dan bersinergi,” katanya.
Sesuai tema pendidikan politik akhir tahun 2024 oleh Kesbangpol Jepara ini, Budi menambahkan agar saling menghargai keberagaman dan satukan perbedaan agar selaras.
“Walaupun background organisasi berbeda, baik bidang sosial, pendidikan, keagamaan, seni budaya maupun lingkungan hidup. Mari diselaraskan, dengan harapan di tahun 2025 guyub rukun dan adem ayem, walaupun beda gaya beda misi,” tambahnya.
Agung Kristiyanto dari Kesbangpol Jateng dalam materinya menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jateng mengalami penurunan. “Etika kearifan lokal dalam hal perbedaan pilihan dan dukungan, hanya sesaat di Pilkada lalu dan hasilnya berjalan dengan aman, tidak ada gesekan, karena salah satunya peran ormas. Walaupun mendukung dan mempunyai afiliasi dengan Paslon, namun tetap menjaga kondisi baik dan ikut serta mensukseskan,” cetusnya.
“Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jateng lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta, hanya di Kabupaten Brebes yang rendah, salah satu faktor karena lawannya kotak kosong,” ungkapnya.
Menurut Agung, di era demokrasi, pendapatan perkapita sebuah negara akan mempengaruhi terhadap pemilih, baik yang apatis maupun partisipatif. Agung menerangkan bahwa,” Pendidikan politik yang diadakan oleh Kesbangpol bisa memberikan pencerahan, apa hak-hak dan kewajiban ormas,” terangnya.
Sementara, AKP Heri Joko Purnomo menyampaikan kalau Pilkada Jepara sudah selesai, dan berjalan baik, sejak tahapan pemilu yang panjang hingga pelaksanaan dan penetapannya.
Terkait dengan situasi Kamtibmas, Polres Jepara mengeluarkan ijin pelaksanaan keamanannya. Ia berpesan agar penyampaian kritik, saran dan arahan yang membangun demi kebaikan dan kemajuan Jepara. “Masukan dan saran diselesaikan lewat audiensi dan musyawarah kalau ada yang perlu diluruskan,” pesan Joko.
Berikutnya, Junarso sebagai pemateri menjelaskan bahwa usai pelaksanaan Pilkada Jepara, Bawaslu menginformasikan masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan. “Kalaupun ada catatan-catatan, bisa didiskusikan bersama, saat ini kita menunggu pelantikan pemimpin yang terpilih, paska beda pilihan dan setelah selesai semua menerima,” jelasnya .
Junarso DPRD Jepara 4 periode dari Dapil 3 menceritakan tentang biaya politik yang besar dan bagaimana sejak 2009, 2014, 2019 hingga tahun 2024 ikut Pileg. “Maraknya politik uang di Pileg 2024 makin parah,” cetusnya.
Junarso juga menginformasikan bahwa tingkat partisipasi rendah dan pemilih yang apatis serta hubungan transaksional bukan hubungan emosional akan mempengaruhi kinerja. “Adanya evaluasi dan usulan bahwa Gubernur dan Bupati nanti akan dipilih oleh DPRD, hal ini karena untuk menentukan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang tepat,” tuturnya.
“Apalagi adanya isu keterlibatan perangkat desa dan aparat penegak hukum di Pilkada, dan sebagai negara hukum hal ini perlu dibuktikan,” imbuhnya.
Junarso juga mengharapkan ada diskusi-diskusi pendidikan politik lebih lanjut dan masif di tahun 2025, karena tingkat partisipasi yang rendah di Pilpres dan Pilkada lalu, pemilih yang apatis, maraknya money politik, kurang nyaman dalam pesta demokrasi, serta adanya isu keterlibatan perangkat desa dan APH.
Untuk itu Junarso memberikan saran bahwa perlu kerjasama antara ormas dan pemerintah,” Kita harus ambil peran, agar di tahun 2029 tidak muncul permasalahan tersebut, meningkatkan partisipatif yang tinggi, motivasi dalam memilih bukan karena uang, namun untuk memilih pemimpin yang sesuai kedaulatan rakyat dan hati nurani,” sarannya.
“Lima tahun ke depan, saya merencanakan program pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, agar LSM dan Ormas lebih maksimal menekan money politik di Jepara dan kuncinya SDM perlu peningkatan,” tandas Junarso.
Budi diakhir acara berujar organisasi tujuannya sama-sama untuk kebaikan. “Sehingga bisa produktif dan membangun bersama-sama serta semuanya bisa berbuat baik kepada sesama dan tidak merugikan,” pungkasnya.
Acara yang juga diselingi dengan forum tanya jawab oleh peserta. Mbah San dari DPC LPHI Jepara meminta kepada Pemkab dan DPRD Jepara agar meningkatkan penganggaran dan pemberian hibah baik melalui APBN maupun APBD Jepara buat kegiatan LSM dan Ormas.
“Saya pikir semua LSM dan Ormas di Jepara siap mempertanggungjawabkan perencanaan, penggunaan keuangan dan pelaksanaannya melalui LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban dengan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas,” cetus Mbah San Sekretaris DPC LPHI yang konsen di bidang perlindungan dan pendampingan hukum bagi masyarakat Jepara.
Peran serta Ormas melalui Bakesbangpol Kabupaten Jepara di tahun 2025 mesti lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan agar di tahun 2029 nanti, tentang biaya politik dan persoalan politik uang bisa berkurang, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada bahkan Pilpet di tingkat desa. Karena biaya politik yang besar akan mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan secara luas. Karena mereka yang terpilih di Pileg maupun Pilkada cenderung berpikir untuk balik modal.
“Karena politik transaksional seolah-olah ada prinsip pengembalian modal oleh para calon saat menjalankan kegiatan money politik yang cenderung dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ucap Mbah San.
