Blitar.MediaRCM.com – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengalami kerusakan parah setelah diserang oleh sekelompok massa pada Sabtu malam (30/8/2025) hingga Minggu dini hari (31/8/2025). Insiden ini menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas, hilangnya berbagai inventaris kantor, dan nyaris menimbulkan kebakaran besar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, membenarkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa serangan terjadi dalam empat gelombang.
“Massa datang kalau saya hitung ada empat gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga tidak terlalu banyak. Namun gelombang keempat luar biasa banyak,” ujar Supriyadi saat meninjau kondisi gedung pada Minggu pagi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas kantor, termasuk membakar tirai di ruang rapat utama DPRD. Beruntung, api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh petugas keamanan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), sehingga tidak menjalar ke ruangan lain.
Supriyadi menyatakan keprihatinannya atas insiden ini dan menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menangani dampaknya.
“Soal kerusakan masih kami cek, termasuk barang-barang yang dilaporkan hilang sedang kami data,” jelasnya.
Saat ini, pihak kepolisian bersama Sekretariat DPRD masih melakukan pendataan terhadap total kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, motif di balik aksi massa masih dalam tahap penyelidikan.
Diketahui, peristiwa ini bermula dari konvoi ratusan pengendara motor yang menamakan diri sebagai bagian dari “Gerakan Demokrasi.” Mereka berkumpul di perempatan Jalan Ir. Soekarno, Kota Blitar, sebelum bergerak menuju Gedung DPRD dan melakukan aksi perusakan.
Meski sempat dibubarkan oleh aparat, massa tetap melanjutkan konvoi ke sejumlah titik, termasuk kompleks DPRD Kabupaten Blitar.
Masyarakat mengharapkan pihak berwenang segera mengungkap dalang dan motif di balik kerusuhan ini, serta mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil di Blitar juga menyuarakan keprihatinan mereka dan mendesak agar proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan adil.
“Ini bukan hanya soal gedung yang rusak, tapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penegakan hukum,” ujar Darini Wibowo, mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Pemerintah daerah diminta untuk segera memulihkan layanan publik yang terdampak, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, DPRD Kabupaten Blitar menyatakan akan tetap menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, meskipun untuk sementara waktu menggunakan fasilitas darurat.
Saat ini situasi di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Blitar dilaporkan mulai kondusif. Penjagaan ketat dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan guna mengantisipasi kemungkinan gangguan lanjutan apabila masalah ini tidak segera ditangani secara menyeluruh.(**)
Penulis Bas
