Sumbawa Besar|NTB,– Polemik dugaan penggelapan anggaran Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lito, Kabupaten Sumbawa Ntb, semakin memanas. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa menegaskan bahwa laporan mereka kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa memiliki dasar hukum yang kuat.
Ketua Umum DPP FPPK Pulau Sumbawa, Abdul Hatab, Kamis (20/2/25) merespons pernyataan Kepala Desa Lito yang menyebut laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Hatab menegaskan bahwa laporan yang mereka ajukan merupakan hasil investigasi langsung di lapangan dan didasarkan pada aspirasi masyarakat Desa Lito.
“Kami turun langsung ke lapangan, mewawancarai warga, dan mengumpulkan bukti. Tidak mungkin kami asal melapor tanpa dasar yang jelas. Kami memiliki bukti yang cukup untuk dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Hatab.
Lebih lanjut, Hatab menantang Kepala Desa Lito untuk membuktikan pernyataannya di hadapan hukum. “Jika memang laporan kami tidak memiliki dasar hukum, silakan dibuktikan secara hukum.
Kami siap mempertanggungjawabkan temuan kami, begitu juga pihak yang diduga terlibat dalam penggelapan anggaran,” tambahnya.
Hatab juga menyayangkan pernyataan Kepala Desa Lito yang menyebut FPPK Pulau Sumbawa tidak profesional dan tidak memiliki alat bukti yang kuat. Menurutnya, tuduhan tersebut hanya bentuk pengalihan isu untuk menutupi dugaan penyimpangan yang terjadi.
Sebagai tindak lanjut, DPP FPPK Pulau Sumbawa berencana menggelar aksi demonstrasi bersama masyarakat Desa Lito. Aksi ini bertujuan mendesak Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana desa dan BUMDes di Desa Lito.
“Kami akan mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Seperti kasus dugaan penyimpangan di RSUD Sumbawa yang berhasil kami desak, kami juga akan terus menekan pihak berwenang agar segera menetapkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Hatab. (Ht)
