Formas Minta Konflik Lahan Palemboko Bogor Dituntaskan Secara Hukum

Reporter Media RCM DKI 23 Views

KABUPATEN BOGOR, MEDIARCM.COM – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pengecekan lokasi terkait laporan dugaan penyerobotan lahan di area wisata Palemboko Camping Ground, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pengecekan tersebut didampingi oleh warga dan perwakilan Forum Masyarakat Sentul (Formas) pada Rabu (18/11/2026).

Langkah penyidik ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi bernomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026, yang sebelumnya telah direspons melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 pada 30 September 2026.

Pelapor sekaligus pemilik lahan Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro, mengapresiasi respons cepat penyidik yang turun langsung meninjau objek sengketa seluas 4,5 hektare tersebut. Menurut Ozzy, lahan miliknya itu tiba-tiba diklaim oleh PT Sentul City Tbk.

Ia menambahkan, klaim sepihak dari pihak pengembang tidak hanya mencakup lahannya, tetapi juga meluas hingga ke tanah seluas 1,5 hektare yang ditempati sekitar 32 Kepala Keluarga (KK) di RW 10 Desa Bojong Koneng, termasuk area masjid dan bangunan SDN 06 Bojong Koneng.

- Advertisement -

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, mereka mengaku selama puluhan tahun kesulitan memproses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) akibat adanya klaim dan pemetaan lahan dari pihak korporasi. Sejumlah warga juga mengaku sempat menghadapi proses hukum saat berupaya mempertahankan hak atas tanah mereka.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang kepemilikan, melakukan cut and fill (pematangan lahan), serta mendirikan bangunan. Oleh karena itu, saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ujar Ozzy saat menggelar konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026).

Ozzy menyebutkan bahwa saat penyidik meninjau lokasi, aktivitas pembangunan dan pengurukan tanah masih berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, pihak Formas juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam penguasaan bidang-bidang tanah di kawasan Sentul.

Terkait legalitas lahan, Ozzy menegaskan bahwa kepemilikannya memiliki riwayat hukum yang jelas sejak era 1980-an. Tanah tersebut bermula dari pembelian tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar oleh seorang purnawirawan perwira tinggi Polri bernama Damanik, yang kemudian beralih kepada dirinya sebagai generasi ketiga.

“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang terdaftar di Agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar sampai saat ini,” tegas Ozzy.

Ia menjelaskan bahwa sengketa bermula ketika pihak pengembang mengklaim area seluas kurang lebih 6 hektare tersebut dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2, yang menurut klaim Ozzy telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah.

“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kami berharap kepastian hukum segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak,” kata Ozzy, yang turut diamini oleh Ketua RT, mantan Ketua RW, serta warga setempat.

Dalam kesempatan yang sama, warga Bojong Koneng lainnya sekaligus mantan Komisaris Jiwasraya, Joni, mengaku telah kehilangan penguasaan atas tanahnya seluas 17 hektare akibat sengketa serupa.

“Saya sudah melapor ke berbagai instansi dan menyerahkan berkas bukti kepemilikan ke kepolisian hingga DPR RI, tetapi belum membuahkan hasil. Setelah kasus tanah saya, muncul pula kasus sengketa lahan milik Rocky Gerung,” ungkap Joni kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, akademisi sekaligus pengurus Formas, Prof. Henry Subiakto, menilai bahwa persoalan sengketa lahan antara warga dan pengembang di kawasan Sentul merupakan masalah berulang yang harus segera diselesaikan.

“Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, saya berkewajiban mendampingi dan membela hak-hak warga,” ujarnya.

Henry menjelaskan, tindakan pengambilalihan lahan warga tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama jika disertai intimidasi atau pengabaian hak atas penghidupan yang layak.

“Perlindungan hak milik pribadi dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” jelasnya.

Kuasa hukum Formas, JS Simatupang, turut menyoroti adanya sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan yang diajukan PT Sentul City Tbk. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat memeriksa seluruh riwayat perolehan tanah dan bukti penguasaan fisik di lapangan secara menyeluruh.

“Bukti kepemilikan klien kami tercatat sejak era 1980-an. Kami meminta proses hukum ini dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi masyarakat,” kata JS Simatupang.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT Sentul City Tbk untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait tudingan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sumber : DPP FWJ INDONESIA

(*Red Sidik Isnandi )

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *