Blitar.MediaRCM.com — Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja untuk membahas agenda rapat paripurna serta laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar pada Jumat (12/09/2025) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, didampingi oleh Wakil Ketua II, Ratna Dewi Nirwana Sari.
Selain pimpinan DPRD, rapat turut dihadiri oleh anggota BANMUS serta perwakilan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar yang memberikan dukungan administratif guna kelancaran kegiatan.
Pembahasan dalam rapat difokuskan pada penjadwalan rapat paripurna mendatang, serta evaluasi kesiapan laporan Badan Anggaran mengenai Ranperda perubahan APBD 2025, yang menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah.
Dalam rapat ini, BANMUS telah menetapkan agenda rapat paripurna dengan acara penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan bersama,” jelas Rifai, anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Ia menegaskan, DPRD berharap seluruh proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan keputusan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan ini sesuai jadwal, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat,” tambah Rifai.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menyoroti pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, keterbukaan serta sinergi antar pimpinan dan anggota dewan menjadi kunci utama dalam menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Penetapan agenda rapat paripurna ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjaga konsistensi fungsi legislasi dan pengawasan, sekaligus memastikan perubahan APBD 2025 benar-benar diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas pembangunan daerah,” ujar Ratna.
Ratna juga menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Blitar akan terus mendorong transparansi dalam setiap tahapan pembahasan, mulai dari penyusunan, evaluasi hingga penetapan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan anggaran benar-benar menyasar program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi betul-betul membawa dampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(**)
Penulis Bas
