BOGOR KABUPATEN, MEDIARCM.COM – Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyoroti aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih marak terjadi di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aktivitas ilegal tersebut dilaporkan merambah ke wilayah izin usaha pertambangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Aneka Tambang (Antam) Tbk UBPE Pongkor.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan tim investigasi FWJ Indonesia Korwil Kabupaten Bogor, praktik penambangan tanpa izin di area Level 701 PT Antam diduga telah berlangsung lama. Padahal, sekitar 10 lubang tambang ilegal di kawasan tersebut diketahui telah ditertibkan dan dipasangi garis polisi oleh jajaran Polda Jawa Barat sejak Juli 2026 lalu.
Namun, informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa sejumlah titik tambang diduga masih tetap beroperasi dan berproduksi hingga saat ini, meskipun garis polisi masih terpasang di sekitar area lubang.
Salah seorang sumber warga di Kecamatan Nanggung yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aktivitas penambangan di kawasan Level 701 diduga dikoordinir oleh seorang pemodal berinisial Haji PDR. Ia menyebut akses masuk para penambang ke area tersebut diduga melalui jalur tikus di wilayah Blok Cikuya Pabangbon, Desa Malasari.
“Ia dikenal sebagai salah satu pemain besar yang beroperasi di kawasan Level 701. Ada dugaan ia juga mengoordinir penambang yang masuk melalui lubang tikus dengan setoran nominal tertentu,” ujar sumber tersebut saat ditemui pada Kamis (12/11/2026).
Selain persoalan pengabaian garis polisi, muncul pula dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas tersebut berjalan mulus lantaran adanya perlindungan dari oknum pejabat tinggi di lingkungan kepolisian wilayah Jawa Barat.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menyayangkan masih adanya aktivitas penambangan ilegal yang terkesan kebal hukum. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan persoalan serius yang merugikan kekayaan negara.
“Sangat disayangkan jika aturan hukum seolah diabaikan demi mengeruk hasil bumi secara ilegal. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmen untuk memberantas mafia tambang ilegal beserta pihak-pihak yang membekinginya,” kata Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Opan mendesak pimpinan Polri untuk menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum aparat guna menjaga marwah institusi. Di sisi lain, ia juga meminta manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal guna memastikan tidak ada celah maupun oknum internal yang memfasilitasi masuknya penambang liar ke area eksplorasi.
“Negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dinikmati segelintir pihak. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku PETI sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba),” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polda Jawa Barat, manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor, serta pihak berinisial Haji PDR untuk mendapatkan konfirmasi dan hak jawab resmi terkait dugaan tersebut.
Sumber: rilis resmi DPP FWJ INDONESIA
(*Red Sidik Isnandi )






