Air PDAM Tak Sekedar Soal Produksi: Digitalisasi Jaringan dan Transparansi Pelayanan Menjadi Kunci

govirals, Jepara, Perumdam

Reporter Media RCM Pantura 23 Views

Air PDAM Tak Sekedar Soal Produksi: Digitalisasi Jaringan dan Transparansi Pelayanan Menjadi Kunci

Oleh : Dewi dan Djoko TP Pengamat Pelayanan Publik Jepara

Literasi Publik | Mengurai Persoalan Distribusi Air Bersih dan Hak Pelanggan

Persoalan gangguan pelayanan air bersih oleh Perumdam (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas produksi. Ada persoalan lain yang sering kali luput dari perhatian, yakni kemampuan jaringan distribusi dalam mengalirkan air secara merata, terukur, dan sesuai kebutuhan pelanggan.

- Advertisement -

Penjelasan mengenai keterbatasan sumber air baku, terutama ketika memasuki musim kemarau, tentu penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, penjelasan teknis tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban atas keluhan pelanggan. Sebab, masyarakat tidak hanya membeli air yang diproduksi perusahaan, tetapi juga membayar jasa pelayanan agar air sampai ke rumah mereka.

Di sinilah pentingnya membedakan antara persoalan produksi dan persoalan distribusi.

Produksi bertambah, tetapi apakah air sampai kepada pelanggan?

Dalam sistem penyediaan air minum, terdapat beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, reservoir, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi menuju sambungan rumah pelanggan.

Kapasitas produksi yang memadai tidak otomatis menjamin seluruh pelanggan memperoleh aliran air dengan tekanan dan kontinuitas yang sama.

Persoalan bisa muncul akibat diameter pipa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, posisi dan elevasi jaringan, kehilangan tekanan, kebocoran, sambungan ilegal, pengaturan katup, hingga pertumbuhan pelanggan yang tidak diimbangi evaluasi kapasitas jaringan.

Dengan demikian, ketika pelanggan mengeluhkan air tidak mengalir atau hanya mengalir pada jam-jam tertentu, evaluasi tidak semestinya berhenti pada pertanyaan berapa banyak air yang diproduksi.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa volume air yang berhasil didistribusikan, berapa kehilangan air dalam jaringan, dan apakah kapasitas hidraulis jaringan masih mampu melayani seluruh pelanggan?

Digitalisasi jaringan melalui District Metered Area (DMA) atau Distrik Meter Air

Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah digitalisasi jaringan distribusi melalui sistem District Metered Area (DMA).

DMA merupakan metode pengelolaan jaringan dengan membagi wilayah pelayanan ke dalam zona-zona distribusi yang batas dan aliran airnya dapat diukur.

Setiap zona dilengkapi titik pengukuran debit dan tekanan sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi aliran secara lebih terukur.

Melalui sistem tersebut, PDAM dapat melakukan beberapa hal:

Baca Juga:  Empat Tambang di Tunggulpandean Tak Berizin, Berada di Kawasan Tanaman Pangan

1. Memantau volume air yang masuk dan keluar pada setiap zona distribusi.

2. Mengidentifikasi indikasi kebocoran dan kehilangan air.

3. Mengetahui wilayah yang mengalami tekanan rendah.

4. Mengukur kesesuaian kapasitas jaringan dengan jumlah pelanggan.

5. Menentukan kebutuhan perbaikan atau penggantian diameter pipa.

6. Menyusun strategi pembagian aliran berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan.

Artinya, persoalan distribusi tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan petugas atau perhitungan manual, melainkan didukung data aktual dari lapangan.

Namun, perlu dipahami bahwa DMA bukan sekadar memasang meteran. Sistem ini membutuhkan pemetaan jaringan yang akurat, pencatatan aset perpipaan, pengukuran debit dan tekanan, serta kemampuan sumber daya manusia dalam membaca dan menganalisis data.

Perhitungan hidraulis: air memiliki hukum aliran yang harus diperhitungkan

Jaringan air bersih bukan sekadar rangkaian pipa yang disambungkan dari satu tempat ke tempat lain.

Aliran air dipengaruhi oleh diameter pipa, panjang jaringan, perbedaan elevasi, tekanan, kekasaran permukaan bagian dalam pipa, serta besarnya kebutuhan pelanggan.

Karena itu, penambahan pelanggan dalam jumlah puluhan ribu harus diikuti evaluasi teknis terhadap kemampuan jaringan.

Pipa dengan diameter yang tidak sesuai dapat menimbulkan kehilangan tekanan ketika kebutuhan aliran meningkat. Demikian pula, jaringan yang secara desain mampu melayani kebutuhan sebelumnya belum tentu tetap optimal setelah terjadi perkembangan kawasan permukiman.

Dengan aplikasi pemodelan hidraulis, perusahaan dapat melakukan simulasi berbagai skenario, seperti perubahan kebutuhan air, penambahan pelanggan, penggantian diameter pipa, pengaturan katup, dan pembangunan jalur distribusi baru.

Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan adalah EPANET, yang dikembangkan oleh U.S. Environmental Protection Agency.

EPANET adalah perangkat lunak komputer gratis (domain publik) yang dikembangkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) untuk melakukan simulasi hidrolik dan kualitas air dalam jaringan pipa bertekanan.

Melalui pemodelan tersebut, keputusan teknis dapat dibuat berdasarkan perhitungan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.

Tetapi teknologi tetap membutuhkan data lapangan yang benar. Model digital yang dibangun dari data jaringan yang tidak akurat juga dapat menghasilkan rekomendasi yang keliru.

Digitalisasi membutuhkan keberanian kebijakan dan investasi jangka panjang

Membangun sistem digitalisasi jaringan tentu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Ada beberapa tantangan yang perlu diperhitungkan, antara lain:

Pertama, komitmen manajemen. Digitalisasi membutuhkan arah kebijakan yang konsisten, bukan sekadar program sesaat.

Baca Juga:  Tim Gabungan Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal

Kedua, anggaran. Perusahaan perlu mengalokasikan investasi untuk pemetaan jaringan, pemasangan alat ukur, sistem informasi, perangkat pemantauan, dan peningkatan kompetensi SDM.

Ketiga, ketersediaan data. Seluruh jaringan, diameter pipa, panjang jaringan, elevasi, sambungan pelanggan, posisi katup, reservoir, dan titik pengukuran harus diinventarisasi secara bertahap.

Keempat, peningkatan kapasitas SDM. Pegawai harus mampu mengoperasikan sistem, membaca data, melakukan analisis, dan menerjemahkan hasil pengukuran menjadi tindakan teknis.

Langkah tersebut tidak harus dilakukan sekaligus. Perusahaan dapat memulainya melalui proyek percontohan atau pilot project pada satu wilayah pelayanan yang paling membutuhkan evaluasi.

Setelah hasilnya terukur, sistem dapat dikembangkan ke wilayah DMA lainnya.

Memang membutuhkan waktu. Namun, menunda pembenahan justru berpotensi memperbesar persoalan ketika jumlah pelanggan terus bertambah.

Komunikasi publik bukan sekadar menjawab keluhan

Ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana perusahaan membangun komunikasi dengan masyarakat.

Penjelasan teknis kepada media harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan dengan kewenangan narasumber yang tepat.

Ketika informasi disiapkan oleh pejabat teknis, perlu dibedakan antara keterangan teknis internal, pernyataan resmi perusahaan, dan wawancara yang memang diberikan untuk dipublikasikan sebagai pernyataan narasumber.

Perusahaan juga perlu memiliki mekanisme komunikasi publik yang terstruktur agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menerima pengaduan, menyampaikan jadwal gangguan, memberikan informasi wilayah terdampak, dan menjelaskan perkembangan perbaikan.

Namun, komunikasi pelayanan publik harus mengutamakan transparansi dan penyelesaian persoalan, bukan sekadar membangun citra atau membalas kritik masyarakat.

Kritik pelanggan seharusnya dipandang sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Hak pelanggan harus menjadi bagian dari evaluasi perusahaan

Persoalan teknis tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan apabila jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pelayanan air minum, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai:

– Kapasitas produksi sebelum dan selama musim kemarau.

– Jumlah pelanggan yang mengalami gangguan.

– Wilayah yang terdampak dan penyebab gangguan.

– Jadwal normalisasi distribusi.

– Upaya penyediaan air alternatif.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Bacakan Pledoi Kasus TPKS di PN Jepara, Sanggah Dakwaan dan Tuntutan JPU 12 Tahun Penjara

– Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut.

– Kebijakan penyesuaian tagihan apabila terdapat dasar dan ketentuan yang mengaturnya.

Perusahaan juga perlu menjelaskan bagaimana komponen tagihan dihitung ketika pelayanan mengalami gangguan berkepanjangan.

Tidak tepat apabila persoalan teknis hanya dijelaskan dari sisi perusahaan, sementara dampak ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat tidak memperoleh perhatian yang seimbang.

Lima pertanyaan penting untuk PDAM

Untuk memperkuat keterbukaan informasi, ada lima pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh manajemen:

1. Berapa kapasitas produksi air bersih sebelum kemarau dan berapa kapasitas produksi saat ini?

2. Berapa jumlah pelanggan yang terdampak gangguan distribusi dan di wilayah mana saja?

3. Apakah perusahaan memiliki jadwal normalisasi pelayanan berdasarkan zona distribusi?

4. Apakah pelanggan yang mengalami gangguan berkepanjangan memperoleh kebijakan pelayanan?

5. Apa langkah konkret perusahaan untuk menjamin kebutuhan air pelanggan selama sumber air baku belum pulih?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima penjelasan mengenai penyebab, tetapi juga mengetahui solusi, target waktu, dan bentuk tanggung jawab perusahaan.

Penutup: Jangan hanya menghitung air yang diproduksi, hitung pula air yang sampai kepada masyarakat

Persoalan pelayanan air bersih membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Keterbatasan sumber air baku memang dapat menjadi penyebab gangguan produksi. Namun, efektivitas jaringan distribusi juga harus diperiksa secara objektif.

Perusahaan perlu berani melakukan evaluasi dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber air, instalasi produksi, reservoir, jaringan transmisi, hingga sambungan pelanggan.

Digitalisasi melalui DMA, pemetaan aset, pemodelan hidraulis, dan pengukuran tekanan serta debit merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pelayanan yang lebih terukur.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan membangun instalasi produksi baru. Bisa jadi, sebagian masalah justru dapat diatasi melalui rekayasa jaringan, pengendalian kebocoran, pengaturan tekanan, dan optimalisasi distribusi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan air minum bukan hanya berapa meter kubik air yang berhasil diproduksi setiap hari, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang benar-benar menerima air secara layak, berkelanjutan, dan sesuai standar pelayanan.

Sebab bagi masyarakat, air bukan sekadar angka produksi dalam laporan perusahaan. Air adalah kebutuhan hidup yang harus hadir ketika keran dibuka.

Literasi publik: Transparansi adalah awal kepercayaan, sedangkan pelayanan yang terukur adalah bukti tanggung jawab.

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *