Sengketa Lahan Sertifikat HGU di Kecamatan Keling Masih Berjalan di PN Jepara

govirals

Reporter Media RCM Pantura 17 Views

Jepara | mediaRCM – Sengketa lahan pertanian berstatus Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di wilayah Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Perkara tersebut melibatkan delapan orang petani penyewa lahan yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap sejumlah pihak terkait peralihan hak, status penguasaan lahan, hingga rencana pelaksanaan eksekusi objek sengketa.

Advokat H. Hadi Prayitno, S.H., selaku kuasa hukum delapan petani tersebut, mengikuti sidang penetapan kembali hari sidang di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Jepara, Senin (16/11/2026).

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa dengan klasifikasi perkara penyalahgunaan hak.

Kronologi Proses Hukum Sengketa HGU

- Advertisement -

Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jepara, Advokat H. Hadi Prayitno, S.H., merupakan kuasa hukum para Penggugat yang berasal dari kalangan petani penyewa lahan Hak Guna Usaha (HGU) pertanian PT Sumber Arto Satu.

Adapun delapan orang yang menjadi Penggugat dalam perkara tersebut adalah Sutikno, Sulikan, Sumarni, Suyitno, Purwanto, Sukram, Mintono, dan Minto Harjo.

Sementara itu, pihak Tergugat atau Terlawan terdiri atas:

1. PT Subroto Mandiri Bumi Makmur.
2. Renita Wibisono.
3. Suharto.
4. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk Regional Office 05 Semarang dan Kantor Cabang Jepara.
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepolisian Resor Jepara.

Dalam gugatan perlawanan tersebut, para Penggugat / Pelawan meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh gugatan mereka.
Mereka juga meminta agar dinyatakan sebagai penyewa lahan yang beriktikad baik dan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, para Pelawan meminta majelis hakim menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5047 K/Pdt/2025 tanggal 19 November 2025 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/PDT/2025/PT SMG tanggal 24 April 2025 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Februari 2025 sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam petitum primair, para Pelawan juga meminta agar pelaksanaan eksekusi atau rencana pengosongan objek sengketa yang diajukan oleh Terlawan I dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Baca Juga:  Kuasa Hukum Bacakan Pledoi Kasus TPKS di PN Jepara, Sanggah Dakwaan dan Tuntutan JPU 12 Tahun Penjara

Mereka selanjutnya memohon agar eksekusi terhadap objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan hak sewa para Pelawan.
Setidaknya, mereka meminta agar Terlawan II, Terlawan III maupun pihak pemenang lelang (Terlawan I) menghormati dan menjamin hak sewa para petani untuk menjalankan putusan pengadilan sebelumnya.

Para Pelawan juga meminta seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Terlawan secara tanggung renteng.

Adapun dalam petitum subsidair, mereka memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Peralihan HGU PT Sumber Arto Satu Berujung Persoalan

Dalam keterangan persnya, Advokat H. Hadi Prayitno, S.H., menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari aktivitas usaha PT Sumber Arto Satu atau PT Sumber Arto I yang memiliki izin usaha perkebunan, pertanian dan/atau Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan agribisnis di wilayah Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penertiban tanaman milik warga di atas lahan seluas kurang lebih 48 hektare pada Desember 2023.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hadi, Renita Wibisono merupakan Direktur Utama atau CEO PT Sumber Arto Satu. Sertifikat HGU atas nama PT Sumber Arto Satu selaku debitur diketahui menjadi agunan kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) selaku kreditur.
Dalam perkembangannya, hak atas tanah berstatus HGU tersebut beralih melalui proses lelang kepada PT Subroto Mandiri Bumi Makmur.

Peralihan hak atau balik nama sertifikat HGU di Kantor Pertanahan pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 18 Tahun 2021, dengan dokumen peralihan yang sah, termasuk risalah lelang.

Berdasarkan penjelasan Hadi, masa perpanjangan HGU PT Sumber Arto Satu selama 25 tahun tersebut disebut menyisakan sekitar dua tahun pada periode 2024–2026.

Sertifikat HGU yang menjadi agunan di Bank BNI kemudian dilelang sebagai bagian dari proses eksekusi jaminan utang atau Hak Tanggungan. Lelang tersebut dimenangkan oleh PT Subroto Mandiri Bumi Makmur yang beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 74, Semarang, Jawa Tengah.

Namun, peralihan penguasaan lahan tersebut tidak serta-merta mengakhiri persoalan dengan masyarakat yang selama ini menyewa dan menggarap lahan pertanian.

Pada Desember 2023, sempat terjadi laporan dan permasalahan antara warga atau petani penggarap dari Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong dengan pihak manajemen PT Sumber Arto Satu terkait pemanfaatan lahan dan penggusuran tanaman milik warga.
Lahan seluas kurang lebih 48 hektare tersebut diklaim atau digarap oleh warga. Di kawasan yang sama juga telah berdiri bangunan PT Cassava Megah Plantation.

Baca Juga:  Mbah San DPC LPHI Jepara: Diduga Sertifikat Tanah Baldes Wonorejo Raib Entah Dimana

Petani Tolak Eksekusi Tanpa Penyelesaian Hak Sewa

Menurut Hadi, persoalan hak penyewa lahan tersebut sebelumnya juga telah menjadi bagian dari proses gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) hingga tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5047 K/Pdt/2025 tanggal 19 November 2025, yang menjadi salah satu dasar argumentasi dalam gugatan perlawanan saat ini, pihaknya menilai terdapat kewajiban pemegang sertifikat HGU untuk memberikan ganti rugi kepada penyewa lahan sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut.

“Diputuskan dan ditetapkan agar pemegang Sertifikat HGU memberikan ganti rugi kepada penyewa lahan. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum Penggugat atau Pelawan menolak pelaksanaan eksekusi lahan tersebut oleh PN Jepara tanpa adanya penyelesaian hak dan pemberian uang pengganti kepada petani,” tegas Hadi.

Ia menilai bahwa keberadaan petani penyewa dan penggarap yang telah lama memanfaatkan lahan harus mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian sengketa.

Menurutnya, perpindahan hak atas tanah melalui mekanisme lelang tidak seharusnya mengabaikan persoalan hak keperdataan para penyewa yang masih dipersoalkan melalui proses hukum.
Karena itu, pihaknya berharap PN Jepara dapat mempertimbangkan seluruh aspek hukum, termasuk putusan pengadilan sebelumnya, kedudukan hukum para penyewa, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat petani.

Lahan Tidur dan Program Ketahanan Pangan Nasional

Selain memperjuangkan hak para petani penyewa, Hadi juga menyoroti pemanfaatan lahan pertanian yang dinilai perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia berharap lahan pertanian di Kecamatan Keling dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Menurut Hadi, semangat pemanfaatan lahan tidur sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia turut mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah kebijakan pemerintah tahun 2026, di antaranya:

  • Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
  • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.
  • Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029.Khusus Inpres Nomor 3 Tahun 2026, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat cadangan jagung pemerintah, mendukung pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani.
Baca Juga:  Mafia Tanah Diduga Bermain Dipengelolaan Tanah BBWS Jratunseluna di Kecamatan Welahan

Selain kebijakan ketahanan pangan, Hadi juga menyinggung regulasi mengenai penertiban kawasan dan tanah terlantar, yakni PP Nomor 20 Tahun 2021 serta PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap kawasan maupun tanah yang memenuhi kriteria terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemanfaatan tanah harus memperhatikan fungsi sosial dan kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata persoalan kepemilikan atau penguasaan administratif.
Ia juga menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha harus mempertimbangkan dampak sosiologis dan ekonomi secara menyeluruh, terutama apabila kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan ketahanan komoditas pangan strategis nasional.

Pasal 33 UUD 1945 dan Kesejahteraan Rakyat

Persoalan sengketa HGU di Kecamatan Keling tersebut juga dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Pasal 2 UUPA, hak menguasai negara memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa.

Kewenangan tersebut juga mencakup pengaturan hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya agraria, yang pelaksanaannya ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan sumber daya agraria agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan fungsi sosial tanah dan kesejahteraan masyarakat.

Hadi berharap majelis hakim PN Jepara dapat mengabulkan gugatan perlawanan para petani penyewa lahan HGU di Kecamatan Keling.

Baginya, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya melihat perpindahan hak melalui mekanisme lelang, tetapi juga perlu mempertimbangkan hak-hak keperdataan para petani yang selama ini menyewa dan menggarap lahan tersebut.

Perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa kini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan demikian, kepastian mengenai kedudukan hak para petani penyewa, pelaksanaan eksekusi, serta tanggung jawab para pihak masih menunggu proses dan putusan pengadilan.

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *