Jepara| mediaRCM – Proyek pembangunan gorong-gorong di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, menjadi sorotan setelah seorang warga meninggal dunia akibat terperosok ke dalam kubangan pekerjaan konstruksi pada Selasa (10/11/2026) dini hari.
Korban diketahui bernama Sugiyono (57), seorang petani warga RT 012 RW 004, Dukuh Ngepal, Desa Kaligarang. Korban mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi K-5891-BFC dari arah selatan menuju utara sekitar pukul 05.30 WIB.
Korban diduga tidak mengetahui adanya kubangan proyek gorong-gorong dengan kedalaman sekitar 3–4 meter di jalur yang dilaluinya. Akibat kejadian tersebut, korban bersama sepeda motornya terperosok ke dalam kubangan pekerjaan konstruksi.
Pada Rabu siang (11/11/2026), awak media mendatangi dan menelusuri tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan penelusuran koordinat melalui Google Maps, lokasi kejadian berada di Jalan Keling No. 1, Kedung, Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
Nilai Kontrak Proyek Rp703 Juta
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan subkegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan pekerjaan pembangunan bangunan pelengkap gorong-gorong.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp703.470.912 dengan nomor kontrak 000.3.3/0575/KONTRAK/APBDP/2026.
Adapun volume pekerjaan meliputi:
Gorong-gorong kotak beton bertulang ukuran 60 cm x 60 cm sepanjang 16 meter.
Gorong-gorong kotak beton bertulang ukuran 80 cm x 80 cm sepanjang 15 meter.
Gorong-gorong kotak beton bertulang ukuran 200 cm x 200 cm sepanjang 15 meter.
Penyedia barang dan jasa adalah CV UJUNG MARA yang beralamat di Desa Purwogondo RT 07 RW 01, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
Saksi Sebut Pembatas Jalan Dipasang Setelah Kejadian
Saat dimintai keterangan oleh awak media, Musairin (Sirin, Red.), warga Desa Kaligarang yang pertama kali menemukan kondisi korban, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi menjelang pagi ketika kondisi lingkungan masih gelap.
Menurut Sirin, korban melaju dari arah selatan menuju utara. Saat proses evakuasi, sekitar enam orang ikut membantu mengangkat korban beserta sepeda motornya dari dalam kubangan proyek ke atas jalan.
“Korban kemudian dibawa ke RSUD Kelet, Keling, dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 07.00 WIB. Sebelumnya, korban melaju dari selatan ke utara. Memang ada papan peringatan proyek di sebelah selatan, tetapi jaraknya cukup jauh. Sementara satu papan lainnya berada di sebelah utara, tepat di samping area kubangan gorong-gorong. Namun, untuk batang bambu sebagai penghalang jalan, baru dipasang setelah kejadian,” ungkap Sirin.
Sirin menambahkan, di sekitar lokasi proyek sebenarnya terdapat tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tetapi kondisinya mati.
“Di sekitar proyek ada tiang lampu penerangan jalan umum, tetapi kondisinya mati. Sehingga lokasi kejadian masih gelap gulita. Kemungkinan korban tidak melihat bahwa jalur yang dilaluinya terdapat kubangan cukup dalam dan membahayakan,” tambahnya.
Priyo Hardono Soroti Dugaan Kelalaian Kontraktor
Priyo Hardono, yang akrab disapa Mbah Priyo dari PEKAT-IB Jepara, turut menelusuri lokasi kejadian. Ia menilai peristiwa meninggalnya Sugiyono harus menjadi perhatian serius, khususnya terkait penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengamanan lalu lintas di sekitar proyek.
“Saya menyoroti peristiwa tragis yang dialami korban Sugiyono di kubangan proyek gorong-gorong ini. Berdasarkan keterangan saksi Musairin, bambu sebagai palang larangan masuk atau melintas jalan justru dipasang oleh pihak kontraktor setelah kejadian, bukan sebelum pekerjaan dilaksanakan,” cetus Mbah Priyo.
Menurutnya, pihak kontraktor semestinya menyiapkan sistem pengamanan yang memadai, terutama karena pekerjaan konstruksi berada di jalur yang masih berpotensi dilalui masyarakat.
“Semestinya pemborong memasang lampu penerangan tambahan pada malam hari di area proyek. Rambu dan papan peringatan juga harus menggunakan warna mencolok atau bahan reflektif seperti stiker spotlight agar mudah terlihat oleh pengguna jalan. Papan peringatan harus ditempatkan pada jarak yang memadai sebelum memasuki area pekerjaan, sebagai bagian dari penerapan standar K3 dan pengamanan konstruksi,” jelasnya.
Berdasarkan penelusuran di TKP, Mbah Priyo menyampaikan bahwa peristiwa tersebut harus didalami untuk mengetahui penyebab pasti serta kemungkinan adanya unsur kelalaian.
“Peristiwa tragis ini tentu ada sebab dan musababnya. Ada dugaan kelalaian yang perlu diperiksa secara serius, khususnya dari pihak pelaksana pekerjaan konstruksi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh Budi Setyono, S.H., M.H., Bidang Hukum/Pengacara PEKAT-IB Jepara, yang menilai aspek hukum dalam peristiwa tersebut perlu dikaji berdasarkan fakta dan alat bukti.
Keluarga Korban Berharap Mendapatkan Hak Jasa Raharja
Awak media kemudian mendatangi rumah keluarga almarhum Sugiyono dan bertemu dengan istrinya, Siti Sofiati, yang didampingi anaknya.
Siti Sofiati menjelaskan bahwa sepeda motor milik almarhum masih berada di Polsek Keling. “Kami sekeluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Namun, kami berharap ada pihak yang bisa membantu keluarga kami untuk mendapatkan hak-hak, termasuk santunan Jasa Raharja,” harapnya.
Ia juga menceritakan bahwa sebelum mengalami musibah, almarhum berpamitan keluar rumah untuk sarapan pada pagi hari.
Ketika ditanyakan mengenai tanggung jawab pihak kontraktor, Siti Sofiati menyampaikan bahwa perwakilan kontraktor telah datang menyampaikan belasungkawa kepada keluarga.
“Kontraktor telah memberikan uang santunan duka cita ikut berduka cita atas meninggalnya suami saya,” ujar Siti Sofiati.
Mendengar kondisi keluarga korban, Mbah Priyo menyatakan kesiapannya untuk membantu keluarga almarhum dalam memperjuangkan hak-hak yang mungkin dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan keterangan serta barang bukti.
“Kami juga berupaya mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Mbah Priyo.
PEKAT-IB Minta Investigasi Menyeluruh dan Penghentian Sementara Proyek
Lebih lanjut, Mbah Priyo menilai terdapat sejumlah aspek yang harus diperiksa, mulai dari penerapan K3, pemasangan rambu peringatan, pembatas jalan, penerangan malam hari hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.
Menurutnya, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penerapan standar keselamatan oleh penyedia jasa konstruksi, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemberian uang belasungkawa kepada keluarga korban.
“PEKAT-IB mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh atas kejadian ini. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara, terutama dalam memberikan pekerjaan konstruksi kepada perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pemerintah bersumber dari APBD maupun APBN. Jangan sampai peristiwa tragis seperti ini kembali terulang,” tegas Mbah Priyo.
Ia juga meminta agar DPUPR Kabupaten Jepara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk memastikan apakah seluruh standar keselamatan telah dipenuhi oleh kontraktor.
Dinas PUPR Sebut Murni Kecelakaan
Sementara itu, Dimas Hanantyo, S.T., Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Jepara, saat diklarifikasi awak media menyampaikan bahwa kejadian di proyek gorong-gorong Desa Kaligarang merupakan murni kecelakaan.
“K3 proyek sudah diterapkan dan dijalankan sesuai prosedur oleh kontraktor serta berdasarkan aturan Kementerian PU dan lokasi kejadian sudah didatangi oleh perwakilan instansi terkait,” tegas Dimas.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami melalui pemeriksaan lapangan dan pencocokan antara dokumen penerapan K3 dengan kondisi faktual di lokasi ketika peristiwa terjadi.
Sejumlah Regulasi Menjadi Acuan Pemeriksaan
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berdekatan dengan akses jalan masyarakat, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk menjadi bahan pemeriksaan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, mengenai pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, yang relevansinya perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Pasal 2 ayat (1) mengatur kewajiban Andalalin terhadap rencana pembangunan tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 99 ayat (1), mengenai kewajiban Andalalin bagi pembangunan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59, yang mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Penerapan ketentuan tersebut perlu diperiksa sesuai jenis, skala, dan karakteristik pekerjaan. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, penanganannya harus mengacu pada mekanisme sanksi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Priyo Hardono: Jangan Tunggu Ada Korban Berikutnya
Menutup keterangannya, Mbah Priyo secara tegas meminta kepada DPUPR Kabupaten Jepara agar mempertimbangkan penghentian sementara pekerjaan di lokasi proyek sampai investigasi dan evaluasi keselamatan dilakukan.
“Mohon kepada DPUPR Jepara agar pekerjaan tersebut dihentikan sementara terlebih dahulu untuk dilakukan investigasi dan pemeriksaan di lapangan. Perlu dipastikan apakah terdapat unsur kelalaian serta pelanggaran standar keselamatan kerja (K3). Jangan sampai pekerjaan konstruksi tetap berjalan tanpa evaluasi menyeluruh, sementara sudah ada warga yang kehilangan nyawa,” pungkas Mbah Priyo.
Peristiwa meninggalnya Sugiyono menjadi peringatan serius bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur. Proyek pemerintah tidak semata-mata dinilai dari nilai kontrak, volume pekerjaan, dan target penyelesaian, tetapi juga dari tanggung jawab penyedia jasa dalam menjamin keselamatan pekerja maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan.
Investigasi secara transparan, pemeriksaan standar K3, serta evaluasi tanggung jawab penyedia jasa menjadi langkah penting agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
