MEDIARCM.COM, Sumbawa Barat – Setelah sebelumnya Kejati NTB telah melakukan penyelidikan terhadap pengadaan tanah pembebasan lahan Bandara Sekongkang senilai 5 Miliar, hari ini kembali Bandara Sekongkang tersebut dilaporkan terkait beberapa persoalan.
Hal tersebut dilaporkan oleh Pengacara Publik, Yan Mangandar, SH, MH yang dalam rilisnya menyampaikan kepada media, bahwa dalam laporanya mendorong Kejati NTB untuk dapat melakukan pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, diantaranya proses pembelian bandara dari pihak swasta, pengembangan infrastruktur bandara yang hari ini mangkrak (total lost), proses pengadaan barang/jasa pengembangan bandara, pemeliharaan bandara, batalnya hibah kepada Kementerian Perhubungan serta pembiayaan sewa bandara Sekongkang sebesar Rp. 500.000.000,- oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT).
“Bahwa atas dasar ini kemudian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengeluarkan pembiayaan untuk mengoptimalkan fasilitas bandara yang justru menjadi indikasi kerugian terhadap keuangan daerah. Apabila di akumulasi dari besaran anggaran perencanaan dan pengembangan bandara menelan biaya yang cukup besar, itu diluar dari anggaran yang keluar untuk membeli atau men take over bandara tersebut dari swasta,” ungkapnya.
Advokat muda yang cukup aktif di beberapa LBH yang kerap disapa Yan itu menjelaskan, secara detail jumlah anggaran yang telah dikeluarkan beserta pemenang tender sebagai berikut, perencanaan peningkatan bandara Sekongkang, menggunakan APBD tahun 2014 dimenangkan oleh CV. Geo Techno Design senilai Rp.120.000.000.- Kemudian, biaya pengawasan peningkatan bandara APBD tahun 2014 dimenangkan oleh CV. Bina Inti Rancang Konsultan senilai Rp.100.434.000.- selanjutnya, biaya peningkatan bandara APBD tahun 2014 dimenangkan oleh PT. Istana Persahabatan Timur Rp.7.012.130.000,- dan faktanya ternyata seluruh kegiatan peningkatan bandara di atas dilakukan tanpa mengantongi Studi Kelayakan, Rencana Induk Bandara (RIB) serta izin registrasi di Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
“Hal ini dapat dilihat dari adanya biaya Belanja Jasa Konsultansi “Studi Kelayakan Bandara Sekongkang” APBD tahun 2017 dimenangkan PT. Tambora Setia Jaya Rp.149.215.000,- dan biaya Rencana Induk Bandara (RIB) melalui APBDP 2017 yang dimenangkan PT. Amethys Utama sebesar Rp.1.135.000.000,- serta izin registrasi di Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub yang baru keluar tahun 2015 dengan Nomor: 011/RBU-DBU/III/2015 atas nama bandara Sumbawa Barat. Apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak, kami minta pihak Kejati NTB untuk mendalami, karena terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan ternyata tidak memberi manfaat sama sekali alias mangkrak. Persoalan lainnya kami minta Kejati untuk mendalami mengapa di tengah-tengah proses hibah ke Pusat, Pemda Sumbawa Barat justru urung menghibahkan bandara Sekongkang kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan dalih telah dicapainya kesepakatan untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penunjang bandara tersebut dengan pemegang saham PT. AMNT,” bebernya.
Padahal,lanjut Yan, kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dengan pemegang saham PT. AMNT di Jakarta, Rabu 22 Maret 2017. Bahwa persoalan berikutnya adalah adanya fakta sejak tahun 2019 ternyata PT. AMNT telah melakukan kerjasama pengelolaan bandara Sekongkang.
“Terhadap persoalan ini justru menjadi pertanyaan, masuk ke post mana anggaran ini, diperuntukan untuk apa? Karena faktanya pihak PT. AMNT tidak pernah membangun fasilitas pendukung lainnya serta menggunakan bandara tersebut, sehingga kami menduga ini merupakan akal-akalan untuk mengelabui makraknya dan tidak berfungsinya bandara Sekongkang, karena justru PT. AMNT membangun bandara lain di Desa Kiantar,” ungkapnya.
Maka dari itu, Yan mengungkapkan, berdasarkan informasi Pemda KSB dalam lima tahun kedepan sejak 2019 menerima uang dari PT. AMNT sebesar Rp.500.000.000,-. Kucuran dana segar dari perusahaan tersebut merupakan buah kerjasama pengelolaan sewa bandara Sekongkang, ini merujuk dari Asisten II, H.Amri Rakhman saat itu, yang mengatakan bahwa sudah terbit Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
“Terhadap seluruh rangkaian diatas kami meminta kepada Kejati NTB untuk memproses laporan dugaan tindak pidana tipikor yang telah membuang anggaran daerah cukup besar yang mengakibatkan kerugian negara, dan mendalami keterlibatan PT. AMNT yang kami duga bersekongkol untuk menutupi bandara yang mangkrak dengan menggunakan skema sewa, karena secara logika cukup sulit diterima menyewa bandara selama 5 tahun dengan nilai hanya 500 juta, padahal tidak digunakan sama sekali/terbengkalai. Atas fakta ini kami duga PT. AMNT dan Pemda diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Nanti tentunya Kejati NTB dapat mendalami bagaimana skema awal perjanjian yang disepakati hingga batal dihibahkan ke Kementrian Perhubungan, dan termasuk mendalami Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) terkait,” tandas Yan Mangandar, SH, MH. (Zal)
