MediaRcm,Jawa Timur||Malang-Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi M.M., melantik Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran dan Kepala Desa Pringu Kecamatan Bululawang hasil Pilkades antar waktu tahun 2023 yang bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jum’at (5/5) siang.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H, M.H, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Inf Taufik Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M,M, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Malang, serta Beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
Pada sambutannya Bupati Malang mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih, yaitu Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran dan Kepala Desa Pringu, Kecamatan Bululawang. “Semoga amanah yang mulai saat ini menjadi tanggung jawab Saudara, dapat dilaksanakan dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi,” ujar Bupati Malang.
Bupati Malang menyampaikan bahwa dinamika pembangunan serta perkembangan zaman menjadi tantangan bagi Desa untuk dapat bertahan di era yang semakin modern dewasa ini. Di sisi lain, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga terus berupaya melakukan intervensi agar pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dapat dilaksanakan secara merata sampai pada skala desa. Hal tersebut bertujuan untuk menekan marginalisasi, keterisolasian hingga keterbatasan akses Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengakses pembangunan di seluruh sektor sosial kemasyarakatan.
“Tantangan inilah menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih beserta seluruh perangkatnya. Di era modern saat itu tugas Kepala Desa tidak hanya terbatas pada fungsi penyelenggaraan Pemerintah Melainkan juga menjawab berbagai tantangan global baik itu yang bersentuhan dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan, hingga konflik sosial yang dilatarbelakangi masalah sosial dan politik,” ucap Bupati Malang.
Tidak hanya itu, Bupati Malang juga berpesan kepada para Kepala Desa untuk dapat menjalankan amanah program-program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik itu yang bersifat bantuan keuangan maupun program pembangunan lainnya. (prokopim/gis/Joko*
