Blitar.MediaRCM.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar menyoroti masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut yang dinilai belum mampu melampaui capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Niswatus Sholikhah, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, Selasa (31/03/2026).
Dalam penyampaiannya, Niswatus mengungkapkan bahwa meskipun angka pengangguran di Kabupaten Blitar mengalami penurunan, namun hasil tersebut masih belum signifikan. Berdasarkan data LKPJ, TPT Kabupaten Blitar turun dari 4,77 persen pada 2024 menjadi 4,49 persen pada 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 3,88 persen pada Agustus 2025.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pengangguran di Kabupaten Blitar masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengambil langkah strategis dengan mengidentifikasi secara rinci penyebab tingginya TPT.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada.
Niswatus menegaskan bahwa kejelasan arah kebijakan sangat penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Ia menilai tanpa fokus pada sektor unggulan, upaya peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja berpotensi tidak optimal.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar perlu memetakan potensi daerah secara lebih detail, mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal yang memiliki daya saing. Dengan pemetaan tersebut, investor diharapkan lebih mudah melihat peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri.
Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja.
“Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan konkret yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menekan angka pengangguran secara signifikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.(Adv/DPRD)
Penulis Bas
