Blitar.MediaRCM.com – DPRD Kabupaten Blitar mulai melakukan pendalaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 melalui rapat paripurna yang digelar di Graha DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, bersama Wakil Ketua I M. Rifa’i. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar Rijanto, Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sebagai langkah awal evaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025.
Selain agenda penyampaian pandangan umum fraksi, rapat juga diisi dengan pembacaan surat keputusan DPRD Kabupaten Blitar terkait susunan kepemimpinan dan keanggotaan panitia khusus (pansus) yang akan membahas LKPJ tersebut secara lebih mendalam.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025 yang telah dilaksanakan.
“Melalui pandangan umum fraksi ini, DPRD mulai melakukan pendalaman terhadap LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, pansus yang telah dibentuk akan bekerja mengkaji secara rinci isi LKPJ, termasuk capaian program, penggunaan anggaran, serta berbagai catatan strategis yang akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah ke depan.
Proses pembahasan oleh pansus ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari telaah dokumen, rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga peninjauan lapangan jika diperlukan. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap program yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, DPRD juga akan menyoroti sejumlah sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pendalaman ini diharapkan mampu mengidentifikasi capaian positif sekaligus berbagai kendala yang masih perlu dibenahi.
Hasil pembahasan pansus nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD yang disampaikan kepada Bupati Blitar sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintahan di tahun berikutnya.
Dengan adanya proses evaluasi ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv/DRPD).
Penulis Bas
