Blitar.MediaRCM.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi anak sekolah kembali menuai sorotan. Kali ini, penolakan massal terhadap menu tiwul terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Blitar.
Menu berbahan dasar singkong tersebut dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuningan, Kecamatan Kanigoro, pada Rabu (4/2/2026).
Namun, pantauan di lapangan menunjukkan makanan yang dibagikan nyaris tidak disentuh oleh siswa.
Satu porsi MBG berisi nasi tiwul, telur rebus, keripik tempe, parutan keju, susu kotak, serta beberapa butir anggur, justru berakhir menjadi sisa makanan. Di beberapa kelas, porsi MBG tampak utuh hingga jam sekolah usai.
Di SD Aisyiyah Jatinom, hampir seluruh siswa menolak menu tersebut. Guru Koordinator MBG sekolah setempat, Endang, mengaku terkejut saat menerima distribusi makanan.
“Kami kaget karena menunya tiwul. Anak-anak banyak yang tidak mau makan. Akhirnya banyak yang tersisa, mubazir,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Penolakan ini memunculkan pertanyaan serius terkait perencanaan menu MBG. Publik mempertanyakan apakah penyusunan menu benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik anak sekolah, atau hanya berorientasi pada pemenuhan standar gizi administratif di atas kertas.
Secara budaya, tiwul memang dikenal sebagai pangan lokal masyarakat Jawa. Namun, bagi anak sekolah masa kini, makanan tersebut bukan lagi konsumsi umum.
“Sejumlah siswa mengaku asing dengan rasa dan teksturnya, bahkan menyebutnya sebagai “makanan orang tua” atau identik dengan masa sulit.
Hasil penelusuran di lapangan juga mengungkap bahwa tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada siswa maupun pihak sekolah terkait pengenalan menu berbasis pangan lokal. Guru mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan menu, sementara orang tua tidak mendapatkan informasi rinci mengenai variasi makanan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
“Lebih jauh, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pemilihan menu tiwul berpotensi berkaitan dengan efisiensi anggaran. Meski penggunaan pangan lokal dapat menekan biaya produksi, langkah tersebut dinilai berisiko gagal sasaran jika tidak dibarengi edukasi dan uji penerimaan selera anak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari SPPG Kuningan terkait dasar pemilihan menu, termasuk apakah telah dilakukan survei preferensi konsumsi siswa atau food acceptance test.
Padahal, dalam program gizi anak, tingkat konsumsi nyata jauh lebih penting dibanding kandungan nutrisi teoritis semata.
Kasus penolakan menu tiwul ini menambah daftar persoalan dalam implementasi MBG di daerah.
Tanpa evaluasi menyeluruh, program yang bertujuan meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan pengelola MBG, apakah akan membuka data perencanaan menu dan anggaran, atau membiarkan program strategis ini berjalan tanpa koreksi berarti.
Klarifikasi SPPG Kuningan
Menanggapi polemik tersebut, pihak SPPG Kuningan, Kecamatan Kanigoro, memberikan klarifikasi. Asisten Lapangan SPPG Kuningan, Darul Asrori, menyatakan bahwa pemilihan menu tiwul merupakan bagian dari upaya diversifikasi pangan dan pengenalan makanan tradisional kepada peserta didik.
Menurutnya, kebijakan tersebut mengacu pada arahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat alternatif selain nasi putih.
“Tiwul memiliki kandungan gizi yang baik dan menjadi bagian dari variasi karbohidrat dalam menu MBG,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ahli Gizi SPPG Kuningan Kanigoro, Pepsi Maharani. Ia menegaskan bahwa secara kandungan gizi, tiwul dinilai layak dikonsumsi anak sekolah.
“Tiwul mengandung karbohidrat dan protein, relatif rendah gula, serta dapat memberikan rasa kenyang,” jelasnya.
Meski demikian, pihak SPPG menyatakan akan menjadikan masukan dari sekolah dan peserta didik sebagai bahan evaluasi ke depan, termasuk dalam penyusunan menu, metode penyajian, serta pendekatan sosialisasi.
SPPG Kuningan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai pedoman yang ditetapkan serta kebutuhan di lapangan. (**)
Penulis: Bas
