Membangun Sinergi dan Harmonisasi Pemerintah dan Ormas untuk Jepara yang Lebih Baik
Oleh: Djoko TP, Pembina Konsorsium LSM Jepara
Sebagai bagian dari evaluasi program 100 Hari OTW Jepara Mulus atau Makmur, Unggul, Lestari, dan ReligiUS. Yayasan Konsorsium LSM Jepara mengajukan berbagai strategi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan (Ormas), sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.
Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan sosial, ekonomi, dan pembangunan, peran ormas sebagai mitra pemerintah semakin penting. Ormas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak bagi inisiatif-inisiatif sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Membangun Forum Komunikasi yang Efektif
Langkah pertama yang diusulkan adalah pembentukan Forum Komunikasi dan Kemitraan Ormas Jepara. Forum ini akan menjadi wadah bagi Pemkab Jepara, DPRD, ormas, serta tokoh masyarakat untuk membahas kebijakan daerah dan merumuskan solusi atas berbagai permasalahan sosial.
Melalui rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan sekali, forum ini akan memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.
Kolaborasi dalam Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat hubungan antara Pemkab Jepara dan ormas adalah melalui kerja sama dalam program sosial. Ormas dapat berperan dalam berbagai bidang, seperti:
Ekonomi: Mendorong pemberdayaan UMKM berbasis komunitas dan memfasilitasi akses permodalan bagi usaha kecil.
Sosial: Menyalurkan bantuan bagi masyarakat miskin, lansia, dan difabel.
Pendidikan: Memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kesehatan: Mengadakan program layanan kesehatan gratis dan edukasi hidup sehat bagi masyarakat.
Agar kerja sama ini berjalan dengan baik, perlu ada perjanjian kerja sama resmi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Jepara dan ormas. Dengan MoU ini, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak akan lebih jelas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan terukur.
Meningkatkan Keterlibatan Ormas dalam Penyusunan Kebijakan Publik
Sering kali, kebijakan daerah disusun tanpa melibatkan langsung masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, ormas di Jepara diharapkan dapat berperan aktif dalam proses uji publik terhadap setiap rancangan peraturan daerah (Perda) yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa ormas bukan hanya menjadi pengamat dalam kebijakan publik, tetapi juga berperan sebagai mitra advokasi yang memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melibatkan perwakilan ormas dalam Tim Perumus Kebijakan Publik di Jepara.
Penguatan Kapasitas dan Dukungan Sarana bagi Ormas
Agar dapat berkontribusi secara maksimal, ormas perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas yang memadai. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
Pemkab Jepara memberikan pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan bagi pengurus ormas
Pemberian insentif atau hibah bagi ormas yang memiliki program nyata dan berdampak bagi masyarakat.
Penyediaan pusat koordinasi ormas di tingkat kecamatan, sehingga ada tempat khusus bagi ormas untuk berkumpul dan menyusun program kerja.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan ormas dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsinya dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Program Pemerintah
Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pemkab Jepara didorong untuk membangun sistem pengaduan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan ormas. Dengan sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, melaporkan permasalahan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara langsung.
Selain itu, peran ormas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik juga sangat penting. Misalnya, dalam program pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan sosial, dan pengelolaan dana desa, ormas dapat berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai bentuk transparansi, Pemkab Jepara juga diharapkan secara rutin mempublikasikan laporan progres dari program 100 Hari OTW Jepara Mulus. Dengan demikian, masyarakat dan ormas dapat bersama-sama mengawal dan mengevaluasi program ini agar hasilnya benar-benar optimal.
Kesimpulan: Sinergi Nyata untuk Jepara yang Lebih Baik
Harmonisasi antara Pemkab Jepara dan ormas harus diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang nyata, bukan sekadar formalitas. Dengan adanya forum komunikasi yang efektif, kolaborasi dalam program sosial, keterlibatan dalam kebijakan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan ormas tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dan pembangunan Jepara.
Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan komitmen yang tinggi, maka cita-cita menjadikan Jepara sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dapat terwujud.
Disclaimer
