Kota Pekalongan, Media RCM.com – Dinas Kesehatan kota Pekalongan mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu agar mampu memaksimalkan Implementasi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Pekalongan, berlangsung di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Kamis (3/10/2024).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, Soesilo menerangkan, capaian pelayanan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Pekalongan yakni memiliki 14 puskesmas dengan 4 puskesmas percontohan ILP dan 10 puskesmas lainnya sudah mulai memberikan pelayanan ILP.
“Jumlah Puskesmas pembantu (Pustu) yang direncanakan memberikan pelayanan ILP berjumlah 13 namun dalam pelaksanaannya masih terkendala sarana dan prasarana yang belum lengkap dan perlu perbaikan,” katanya.
Menurut Soesilo perlu tindakan promotif dan preventif untuk menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat keluarga melalui berbagai program.
“Kunjungan rumah juga sudah masif dilakukan, posyandu juga eksis dalam program pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kesehatan dasar, pemerintah juga terus melakukan pengkaderan,” terangnya.
Sementara itu, Plh Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Istiqomah berharap rakor posyandu ini bisa satu kata, satu suara, juga satu laporannya.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar harapanya implementasi posyandu ILP terus meningkat, posyandu sekarang tidak seperti zaman dulu, sekarang sudah terintegrasi ada untuk lansia, balita, dan ramaja,” bebernya.
Istiqomah berpesan agar masyarakat memanfaatkan setiap posyandu dengan baik, para kader juga lebih aktif untuk door to door agar kesadaran masyarakat juga meningkat.
“Tentunya dengan upaya ini derajat kesehatan masyarakat akan meningkat begitu juga dengan angka stunting yang akan terus menurun,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menjelaskan, sebenarnya konsep ILP ialah puskesmas. Awalnya pada tahun 2023 ada percontohan 4 puskesmas sekaligus ke posyandunya.
“Roadmap sampai akhir 2024 ini kami targetkan sudah ILP semua. Meskipun saat ini masih banyak kendala, karena tak semudah membalikkan telapak tangan,” jelas Budi.
Karena ini kebijakan baru, menurut Budi banyak hal yang harus disesuaikan seperti sarpras dan SDMnya yang terus pihaknya tingkatkan.
“ILP harus diimplementasikan di lapangan pada kegiatan posyandu dengan baik,” tukas Budi. (Adv/kominfo)
