Blitar.MediaRCM.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam daerah sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan ini dilakukan dengan meninjau langsung sejumlah lokasi strategis yang menjadi sasaran program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ketua Komisi IV, Sugeng Suroso, menjelaskan bahwa agenda diawali dengan peninjauan ke Shelter Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya mengevaluasi kelayakan fasilitas serta kesesuaiannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Peninjauan ini bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, berjalan optimal dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
“Selanjutnya, Komisi IV melanjutkan agenda di sektor ketenagakerjaan dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan ini, rombongan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaan.
Dalam kegiatan tersebut, Sugeng menegaskan Fokus pengawasan meliputi kepatuhan terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK), kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi perusahaan juga menjadi bahan pembahasan.
Komisi IV juga turut menyoroti pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penyandang disabilitas, serta dampak keberadaan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan program yang telah dirancang benar-benar terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Sugeng.
Dalam kesempatan ini, Komisi IV juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada perangkat daerah, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pelaksanaan program.
Kegiatan kunker ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar.
Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis Bas
