MediaRcm_Bulukumba – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Panrita Bhineka Bersatu (DPN LPBB), Harianto Syam, melayangkan kritik pedas terhadap kondisi jalan trans provinsi Sulawesi Selatan yang rusak parah di depan kawasan Huwadi.
Menurutnya, pemerintah terkesan abai terhadap infrastruktur vital yang menjadi urat nadi perekonomian tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut keselamatan rakyat. Jalan provinsi seharusnya jadi prioritas utama, bukan malah dibiarkan seperti kubangan,” tegas Anto Harlay, sapaan akrabnya, pada Minggu (7/9/2025).
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak menunggu jatuhnya korban jiwa baru bertindak.
” Bahkan sekitar jam 3 subuh tadi, mobil saya hampir terbalik karena tdk tahu jika jalanan tersebut berlubang parah”, Ungkapnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan jalan tersebut dipenuhi lubang dengan kedalaman bervariasi. Kondisi ini diperparah saat hujan turun, di mana air menggenangi permukaan jalan dan menyulitkan pengendara untuk menghindar.
Akibatnya, jalur yang menghubungkan Bulukumba, Bantaeng, dan Makassar ini menjadi sangat rawan kecelakaan. Warga setempat melaporkan sejumlah insiden kecelakaan, termasuk motor terjatuh dan mobil terguling akibat jalan rusak.
Anto Harlay menyayangkan alokasi anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek mercusuar, sementara infrastruktur penting seperti jalan trans Sulawesi Selatan justru terabaikan.
“Kenapa untuk proyek prestisius anggaran besar bisa tersedia, tapi jalan untuk kepentingan rakyat justru diabaikan? Ini adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan publik,” ujarnya.
Warga Huwadi juga mengeluhkan kondisi jalan yang sudah berulang kali mereka laporkan, namun hanya ditanggapi dengan janji perbaikan yang tak kunjung terealisasi.
“Sudah sering motor jatuh di sini. Kami sudah sering mengeluh, tapi jawabannya selalu janji kosong,” ungkap seorang warga.
Kerusakan jalan trans Sulawesi Selatan tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian. Kendaraan logistik sering mengalami keterlambatan akibat harus melambatkan laju di titik-titik kerusakan. Hal ini menyebabkan biaya distribusi barang meningkat dan berimbas pada harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi bagi masyarakat.
DPN LPBB menegaskan bahwa pihaknya bersama masyarakat tidak akan tinggal diam jika pemerintah terus mengabaikan masalah ini.
“Kami mendesak perbaikan darurat segera dilakukan, bukan sekadar tambal sulam. Jika kondisi ini terus dibiarkan, LPBB bersama rakyat siap turun aksi. Rakyat butuh jalan yang aman dan layak, bukan janji yang diulang-ulang,” pungkas Anto Harlay.
