KOTA PEKALONGAN MEDIA RCM – Pendistribusian sejumlah logistik pemilu 2024 telah dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan saat ini telah berkolaborasi dengan KPU dan TNI-Polri untuk memastikan persiapan logistik berjalan dengan baik dan lancar serta tidak mengganggu hak pemilih. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan mengundang jajaran TNI, Polri, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Pekalongan, berlangsung di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Selasa (12/12/2023).
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin mengungkapkan bahwa, dalam rakor ini ditekankan bahwa, diperlukannya kerja sama yang sinergis untuk menjamin pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 yang aman. Melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polres Pekalongan Kota secara aktif telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, KPU dan stakeholder lainnya terkait logistik kepemiluan. Pengamanan di Kantor Bawaslu, Kantor KPU dan Gudang KPU juga terus dilakukan secara berkelanjutan sejak tanggal 19 Oktober 2023 lalu.
“Rakor kali ini bertujuan untuk mengkoordinasikan tentang Tahapan Distribusi logistik di Kota Pekalongan, dengan Panwascam, Pihak keamanan, KPU dan PPK agar bersama sama antisipasi kerawanan yang terjadi pada tahapan logistik,” tutur Miftach.
Miftach menjelaskan, melalui rakor ini, maka distribusi logistik pemilu di Kota Pekalongan bisa berjalan aman, dan sesuai dengan ketepatan waktu, jumlah, serta kualitasnya. Adapun output yang ingin dicapai adalah terciptanya koordinasi secara intens dan berkala antara jajaran Bawaslu dengan KPU dan instansi lainnya terkait kesiapan logistik dan keamanannya.
Lanjut Miftach menambahkan, tahapan saat ini jajaran Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan pengawasan kampanye, Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu, Pengawasan Potensi Daftar pemilih Tambahan, dan Potensi Daftar Pemilih Khusus, Pengawasan Dana Kampanye, Persiapan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pelatihan Saksi Parpol dan TIM Kampanye, dan Penguatan kelembagaan.
“Terkait pelanggaran maupun aduan yang masuk di Bawaslu selama masa kampanye pemilu ini berlangsung memang sudah ada beberapa. Dari hasil temuan pengawas maupun hasil laporan masyarakat, ada yang sudah selesai ditangani, ada yang masih berlangsung dan ada yang masih masuk dalam kajian. Namun, semuanya masih dalam kondisi yang kondusif,” tegasnya.
Sementara itu, Lembaga Penggiat Pemilu Rumah Demokrasi, Eko Kusworo Nugroho selaku narasumber dalam rakor tersebut memaparkan, secara prinsip dalam pengawasan distribusi logistik pemilu 2024 ini harus dilaksanakan dengan cermat dan baik demi kelancaran berjalannya pemilu 2024 khususnya di Kota Pekalongan. Mengingat, logistik pemilu ini sangat penting ketika masyarakat ingin memberikan hak pilihnya dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut.
“Potensi kendala dalam distribusi logistik ini diantaranya karena kendala terlambatnya distribusi logistik datang ke gudang KPU maupun TPS yang disebabkan karena kemacetan, faktor cuaca akibat musim hujan, segel rusak karena tidak sengaja terkena gesekan saat dibawa ke lokasi pemungutan suara. Jika ada kendala kerusakan terkait distribusi logistik pemilu ini, maka jajaran pengawas pemilu bisa saling berkoordinasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk sarana perbaikan ke KPU Kota Pekalongan. Kami harapkan, peserta rakor ini bisa saling berkoordinasi untuk pengamanan distribusi logistik pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan sangat baik,”tandasnya. ( Rohman )
(Dinkominfo Kota Pekalongan)
