Praktisi Hukum, Ali Rumauw, SH: Penangkapan Cakra Adi Negara Harus Dipahami Berdasarkan Fakta Hukum, Bukan Dikaitkan dengan Sufmi Dasco

Reporter Media RCM DKI 29 Views

JAKARTA, MEDIARCM.COM – Praktisi Hukum, Ali Rumauw, SH, mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan persoalan hukum yang menjerat Cakra Adi Negara dengan unggahan dokumen rekam jejak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di ruang publik. Menurutnya, kedua persoalan tersebut harus dipahami secara objektif berdasarkan fakta dan konteks yang sebenarnya.

Praktisi Hukum Ali Rumauw, SH sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (LKHKPI) ini menegaskan bahwa penangkapan Cakra Adi Negara merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan laporan Dani Eko Wiyono atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, peristiwa tersebut tidak seharusnya secara sepihak dikaitkan dengan unggahan Cakra mengenai dokumen yang menyangkut Sufmi Dasco Ahmad.

Ia menilai, pemberitaan maupun pembahasan di media sosial perlu mengedepankan ketelitian dalam memahami kronologi dan substansi persoalan. Jangan sampai informasi yang belum dipahami secara utuh justru berkembang menjadi narasi yang menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Persoalan hukum yang sedang dihadapi Cakra Adi Negara harus dilihat berdasarkan laporan, proses hukum, dan fakta yang ada. Jangan kemudian mencampuradukkan perkara tersebut dengan unggahan dokumen rekam jejak Sufmi Dasco Ahmad, sehingga menimbulkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan persoalan sebenarnya,” tegas Ali Rumauw.

- Advertisement -

Menurutnya, ruang publik harus dijaga agar tidak menjadi tempat berkembangnya framing yang berpotensi merugikan reputasi seseorang, terlebih terhadap tokoh bangsa yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Ali Rumauw, SH mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan reputasi dan nama baik. Dalam menyampaikan informasi, masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan.

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dihormati sebagai proses yang berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui pembentukan opini yang berpotensi menggiring persepsi publik.

“Jangan membuat framing negatif untuk menjatuhkan reputasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Masyarakat harus mengetahui persoalan yang sebenarnya, sehingga tidak terjebak pada informasi yang menghubungkan dua peristiwa berbeda tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.

Praktis Hukum Ali Rumauw, SH ini berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima, membagikan, dan menanggapi informasi, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum serta tokoh publik. Menurutnya, sikap kritis harus disertai tanggung jawab agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Ia menegaskan bahwa menghormati proses hukum dan menjaga objektivitas informasi merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Dengan demikian, persoalan hukum Cakra Adi Negara dapat dipahami secara proporsional tanpa mengaitkannya secara tidak tepat dengan reputasi maupun kedudukan Sufmi Dasco Ahmad di ruang publik. (*Red )

Bagikan Berita Ini
Tinggalkan Ulasan

Tinggalkan Ulasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *