JAKARTA, mediarcm.com
Polemik terkait dengan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Jokowi, sepertinya masih akan terus di soal dan dianggap belum usai. Pasalnya, masyarakat yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), kemarin telah mendatangi Fakultas Kehutanan UGM dalam upaya mempertanyakan keaslian ijazah tersebut.
Bahkan hari ini, massa juga dikabarkan ingin menyambangi kediaman sang mantan presiden untuk bisa bertanya langsung ke Jokowi terkait hal yang menjadi polemik tersebut. Meskipun pihak Jokowi sudah menyatakan, hanya ingin menunjukkannya di pengadilan.
Menanggapi dan mengomentari tentang kasus dugaan Ijazah palsu Jokowi, Pengamat Sosial & Politik Imam Suwandi, S.Sos.,M.I.Kom dalam siaran persnya, Rabu (16/4-2025), mempertanyakan sikap kenegarawanan Jokowi sebagai seorang mantan Presiden.
“Kenapa masalah yang dianggap sepele malah justru dihadapi dengan menggunakan cara konfrontasi? Kalau memang Jokowi adalah lulusan UGM dan memiliki ijazah yang sah, tentu tidak akan ada polemik berkepanjangan,” tutur Imam.
Menurut Imam, masyarakat masih penasaran dengan keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 itu dan juga pengakuannya kalau pernah kuliah dan lulus dari Universitas Gajah Mada (UGM).
“Hal ini bisa disebabkan, karena berbagai faktor yang ada. Misalnya, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono. Banyaknya masyarakat, aktivis, tokoh masyarakat, bahkan para ahli dan akademisi yang juga turut memberikan analisis data terkait keberadaan ijazah Jokowi yang beredar di sosmed,” ulas Imam lagi.
Jika memang Jokowi adalah lulusan UGM dan memiliki ijazah yang sah, menurut Imam, polemik ini tentunya tidak akan membesar dan semakin ruwet. Semestinya bisa diselesaikan, lewat komunikasi sosial (publik) dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan.
Namun jika masalah ini semakin ruwet, sehingga melibatkan pengacara (hukum), backing preman (hadirnya Hercules), dan Polisi yang memblokade jalan menuju kediaman Jokowi. Bisa jadi, ini mengindikasikan bahwa; masalah akan terus membesar dan dikhawatirkan menjadi bola liar.
“DPR harusnya tidak boleh bungkam dalam menyikapi masalah rendahnya kepercayaan publik kepada penegakan hukum,” tambahnya lagi.
Imam menekankan, jika masalah ini dianggap rumit dan berkelok-kelok, maka tidak ada jalan lain kecuali menuju meja persidangan yang tentu akan menguras energi dan sumber daya yang ada. Namun, negara harus bisa menjamin, bahwa; hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya.
“Karena seharusnya, tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, atau diperlakukan istimewa. Walaupun kepada Mantan Walikota, Gubernur, juga Presiden yang telah menjabat selama dua periode,” pungkasnya. (FC-Goest)
Red
